Berita

Mendikbud Nadiem Makarim/Net

Politik

Begini Skema Asesmen Pengganti Ujian Nasional

SABTU, 14 DESEMBER 2019 | 14:53 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Penerapan Ujian Nasional yang selama ini menjadi tolok kelulusan siswa akan digantikan dengan sistem asesmen kompetensi.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga menjelaskan, asesmen nantinya akan bertolok ukur pada Programme for International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) yang terdiri dari beberapa komponen.

Pertama kompetensi dasar minimum, yaitu literasi.


"Bagaimana mereka (siswa) dilihat dari kemampuan penalaran dan analisis situasi di sekitarnya," papar Ade dalam diskusi Polemik bertajuk “Merdeka Belajar Merdeka UN” di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12).

Kedua yaitu numerasi, seperti matematika yang mengajarkan ilmu logika. Namun Ade menegaskan, nantinya penilaian itu tak berbasis hafalan, melainkan kemampuan nalar dan analisa peserta ddik.

Ketiga, survei karakter sebagai tujuan pendidikan yang membentuk siswa berakhlak mulia dan berbudi pekerti.

"Ini harus disurvei karakter pancasilais itu gimana. Tapi gimana anak itu di-assest tentang sikap gotong royong, atau sering bullying, kemampuan mereka menghormati orang tua. Jadi karakter itu penting," ujarnya.

Asesmen ini akan dilakukan di tahun keempat Sekolah Dasar (SD), tahun kedua Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Asesmen itu bisa memberikan jeda perbaikan bagi siswa selama 1,5-2 tahun.

Dia mengatakan, asesmen itu dilakukan untuk memetakan kompetensi minimum.

"Jadi anak-anak itu, guru atau sekolah itu, di-assest, dilakukan penilaian supaya bisa melakukan perbaikan ke depan. Apa yang terjadi di masa lalu, kekurangan-kekurangan, kita lakukan perbaikan," tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya