Berita

Didik Mukrianto (batik biru) saat teken surat penangguhan/Net

Hukum

Didik Demokrat Teken Surat Penangguhan Penahanan Luthfi

KAMIS, 12 DESEMBER 2019 | 17:02 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dede Luthfi Alfiandi menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (12/12). Dede merupakan pemuda  20 tahun yang viral saat demo di DPR lantaran membawa bendera merah putih.

Dede merupakan demonstran yang dianggap sebagai provokator saat para siswa STM menggelar aksi di depan Gedung DPR, Senayan pada 30 September lalu.

Dia didakwa dengan pasal 170, 212, 214, dan 218 KUHP.


Dalam persidangan, Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto memberi dukungan pada Luthfi. Anggota Komisi III DPR itu menandatangani surat penangguhan penahanan untuk Luthfi Alfiandi.

“Mas @DidikMukrianto dari Komisi III F-PD menandatangani surat penangguhan penahanan. Semoga dikabulkan mejelis hakim,” ujar politisi Demokrat Panca Cipta Laksmana dalam akun Twitter pribadi.

Panca sendiri turut hadir dalam persidangan. Dia datang besama dengan politisi Demokrat Adamsyah Wahab dan Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule.

Adapun pasal 170 KUHP yang didakwakan kepada Luthfi  mengatur orang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan dan pengrusakan di muka umum diganjar penjara maksimal lima tahun enam bulan. Hukuman ditambah jadi tujuh tahun jika mengakibatkan luka pada korban, sembilan tahun jika luka berat, dan sebelas tahun jika meninggal dunia.

Sementara pasal 212 KUHP mengatakan orang yang melakukan kekerasan pada aparat negara diancam hukuman penjara satu tahun empat bulan dan denda Rp 4.500.

Pasal 214 KUHP mengatur orang yang mengeroyok aparat negara diancam penjara maksimal tujuh tahun.Jika mengakibatkan luka maka hukuman bertambah jadi delapan tahun enam bulan. Sedang jika luka berat, dan lima belas tahun jika mengakibatkan kematian hukuman jadi dua belas tahun.

Sedang pasal 218 KUHP berisi ancaman penjara empat bulan dua minggu bagi orang yang tak mengindahkan peringatan aparat keamanan.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya