Ahmad Baidhowi (tengah)/RMOL
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Muktamar Pondok Gede menegaskan tidak adan istilah Muktamar bersama, termasuk dengan kubu PPP Muktamar Jakarta pimpinan Humprey Djemat.
Hal itu ditegaskan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Achmad Baidowi.
Menurut Baidowi, di AD/ART PPP tidak adanya istilah Muktamar bersama. Sehingga, adanya pihak yang berharap akan adanya Muktamar bersama tidak sesuai dengan aturan di internal partai.
"Siapa yang bilang Muktamar bersama? Tidak ada itu di AD/ART, itu tidak ada istilah Muktamar bersama, yang ada Muktamar," ucap Baidowi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/12).
Sehingga, Baidowi menegaskan kubu Humprey tidak memiliki hak suara pada Muktamar yang diagendakan pada awal 2020. Termasuk forum Mukernas yang diagendakan akhir pekan ini.
Anggota DPR ini pun hanya mempersilahkan jika ada kader PPP kubu Muktamar Jakarta yang ingin datang pada Mukernas yang akan digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Sabtu (14/12) hingga Senin (16/12).
"Ditanya kita bikin Muktamar, kan begitu, pelaksana Muktamar adalah DPP PPP yang sah bersama turunannya, jadi DPW DPD yang ikut pemilu kemarin kan begitu. Soal ada pihak lain mau ikut ke Muktamar ya silahkan, tapi sebagai peninjau bukan sebagai utusan," jelas Baidowi.
Peserta peninjau yang dimaksud adalah hanyalah peserta yang datang untuk meramaikan acara Mukernas maupun Muktamar. Sedangkan peserta utusan adalah peserta atau kader yang memiliki hak suara pada Mukernas maupun Muktamar.
Istilah Muktamar bersama yang bermartabat dan setara pertama kali disampaikan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat. Humphrey dan Plt Ketua Umum PPP Pondok Gede, Suharso Monoarfa telah sepakat islah dengan menggelar Muktamar bersama pada awal 2020.
