Berita

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar/Net

Politik

Jangankan Masa Lalu, Kasus HAM Masa Kini Juga Dibiarkan Pemerintah

RABU, 11 DESEMBER 2019 | 00:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam hal penegakan dan penuntasan kasus HAM kembali disoroti aktivis.

Selain dirasa belum mampu menuntaskan kasus HAM masa lalu, penegakan HAM masa kini juga masih belum terealisasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.

"Risetnya Lokataru itu kan menemukan ada serangan terhadap masyarakat sipil, atau ruang masyarakat sipil yang makin menyempit," kata Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (10/12).


Haris membeberkan sejumlah bentuk serangan, yang dimulai dari serangan fisik kepada pengacara Walhi Sumatera Utara, Golfrid Siregar berujung tewas hingga negatif narasi buzzer kepada aktor-aktor masyarakat sipil pengkritik pemerintah.

Contoh kasus HAM tersebut disebutkan Haris, memiliki implikasi kegagalan rezim Jokowi dalam menuntaskan kasus HAM masa lalu.

"Jadi kita paham kenapa dia (Presiden) enggak mau menyelesaikan kasus HAM masa lalu karena dia setuju dengan pola kekerasan dan pelanggaran HAM. Itu ia buktikan dengan banyaknya pelanggaran HAM hari ini," tutup Haris.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya