Berita

Unjukrasa menentang CAB di India/Net

Dunia

Tolak RUU Kewarganegaraan, Massa Turun Ke Jalan

SELASA, 10 DESEMBER 2019 | 18:42 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ratusan massa kembali lagi turun ke jalan untuk menuntut ditariknya sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU). Kali ini peristiwa tersebut terjadi di India ketika diperkenalkannya Citizenship Amandemen Bill (CAB), Senin (9/12).

Dikenalkan oleh Menteri Dalam Negeri Amit Shah, CAB sebenarnya telah muncul pada 2016 ketika pemilihan umum Perdana Menteri Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata (PBJ). Namun RUU ini ditelan bumi ketika India tengah mencari mitra aliansi dukungan internasional.

Setelah digaungkan oleh Shah di majelis rendah India, partai-partai oposisi menentang CAB karena dianggap akan menciptakan jalur hukum untuk memberikan kewarganegaraan India atas dasar agama.


CAB sendiri berisi usulan untuk memberikan status kewarganegaraan India kepada non Muslim yang datang ke India dari Bangladesh, Pakistan, dan Afganistan sebelum 2015.

"Di tiga negara ini, Hindu, Sikh, Jain, Parsis, dan Kristen, pengikut enam agama ini telah disiksa," ujar Shah yang merupakan anggota PBJ seperti yang dimuat Reuters.

Sementara itu, di beberapa kota di India, para politisi dari partai oposisi dan pengunjuk rasa memenuhi jalanan menentang CAB karena dianggap telah mendiskriminasi Muslim dan melanggar konstitusi sekuler India.

Seperti di Asssam, para pengunjuk rasa memblokir jalanan dengan membakar ban dan mengecat dinding dengan slogan-slogan untuk menarik RUU tersebut. Toko-toko, bisnis, lembaga pendidikan dan keuangan pun ditutup sementara.

Dalam sebuah pernyataan, lebih dari 1.000 ilmuwan dan cendekiawan India juga menyerukan hal yang sama.

"Kami khawatir, khususnya, bahwa pengucilan hati-hati Muslim dari ambisi RUU ini akan sangat mengganggu struktur pluralistik negara," kata pernyataan itu.

Ada pun, setelah CAB lolos di majelis rendah, CAB harus disetujui oleh majelis tinggi sebelum diratifikasi menjadi sebuah Undang-Undang (UU).

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya