Berita

Unjukrasa menentang CAB di India/Net

Dunia

Tolak RUU Kewarganegaraan, Massa Turun Ke Jalan

SELASA, 10 DESEMBER 2019 | 18:42 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ratusan massa kembali lagi turun ke jalan untuk menuntut ditariknya sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU). Kali ini peristiwa tersebut terjadi di India ketika diperkenalkannya Citizenship Amandemen Bill (CAB), Senin (9/12).

Dikenalkan oleh Menteri Dalam Negeri Amit Shah, CAB sebenarnya telah muncul pada 2016 ketika pemilihan umum Perdana Menteri Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata (PBJ). Namun RUU ini ditelan bumi ketika India tengah mencari mitra aliansi dukungan internasional.

Setelah digaungkan oleh Shah di majelis rendah India, partai-partai oposisi menentang CAB karena dianggap akan menciptakan jalur hukum untuk memberikan kewarganegaraan India atas dasar agama.


CAB sendiri berisi usulan untuk memberikan status kewarganegaraan India kepada non Muslim yang datang ke India dari Bangladesh, Pakistan, dan Afganistan sebelum 2015.

"Di tiga negara ini, Hindu, Sikh, Jain, Parsis, dan Kristen, pengikut enam agama ini telah disiksa," ujar Shah yang merupakan anggota PBJ seperti yang dimuat Reuters.

Sementara itu, di beberapa kota di India, para politisi dari partai oposisi dan pengunjuk rasa memenuhi jalanan menentang CAB karena dianggap telah mendiskriminasi Muslim dan melanggar konstitusi sekuler India.

Seperti di Asssam, para pengunjuk rasa memblokir jalanan dengan membakar ban dan mengecat dinding dengan slogan-slogan untuk menarik RUU tersebut. Toko-toko, bisnis, lembaga pendidikan dan keuangan pun ditutup sementara.

Dalam sebuah pernyataan, lebih dari 1.000 ilmuwan dan cendekiawan India juga menyerukan hal yang sama.

"Kami khawatir, khususnya, bahwa pengucilan hati-hati Muslim dari ambisi RUU ini akan sangat mengganggu struktur pluralistik negara," kata pernyataan itu.

Ada pun, setelah CAB lolos di majelis rendah, CAB harus disetujui oleh majelis tinggi sebelum diratifikasi menjadi sebuah Undang-Undang (UU).

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya