Penyelesaian persoalan di Papua membutuhkan solusi yang konkret dan strategi pendekatan yang tepat. Yang jelas, solusi tersebut harus berfokus pada "memanusiakan manusia" Papua.
Begitu tegas Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F. Silaen kepada wartawan, Selasa (10/12).
Menurutnya, strategi pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan keamanan dan militer justru semakin merusak kepercayaan orang Papua. Bahkan memunculkan kecurigaan, kesalahpahaman, dan ketakutan yang berujung pada kerusuhan dan kekerasan.
Silaen mengurai bahwa akar persoalan Papua berada pada lingkaran diskriminasi, marjinalisasi, kegagalan pembangunan pelanggaran HAM, serta sejarah dan partai politik. Namun lebih mendasar lagi, persoalan dimulai ketika masyarakat Papua tidak merasa dimanusiakan.
"Dari hasil dialog dengan pemangku kepentingan yang ada di Papua, ditemukan kondisi kemiskinan di Papua semakin tinggi terutama di wilayah kabupaten dan kota," papar Silaen seraya menambahkan bahwa bagi masyarakat Papua, ini adalah persoalan hidup dan mati.
Semakin larut dan kompleksnya persoalan di Papua, sambungnya, tidak dapat dipisahkan dengan adanya peran aktor di balik layar. Karena, meski tidak tampak, menurut Silaen, “setting†perannya tidak dapat dianggap remeh.
Jika diperhatikan, persoalan Papua sendiri bukan berada di Papua itu sendiri, melainkan di luar Papua. Masalah di Papua tidak bersumber dari Papua, melainkan dikirim dari luar Papua.
“Papua hanya dijadikan target masalah, tidak memproduksi masalah. Ini bukan hanya tantangan dan kepentingan masyarakat Papua, namun Indonesia,†tegasnya.
Walaupun sulit, masalah Papua harus diselesaikan. Jangan sampai dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu, persoalan di Papua kian larut dan akhirnya konflik-konflik horizontal terus terjadi dan menimbulkan korban jiwa.
Selama ini, pemerintah pusat menggunakan kaca matanya sendiri dalam upaya penyelesaian persoalan Papua. Namun sebenarnya, yang dibutuhkan untuk mengakhiri kekerasan di Papua adalah solusi yang permanen yang perlu dikaji secara komprehensif melalui kaca mata orang Papua.
"Manusia Papua adalah manusia-manusia merdeka yang tidak bisa didekati dengan pendekatan keamanan yang cenderung represif," tutur Silaen.
Adapun yang dimaksud dengan kacamata Papua adalah mengoptimalkan otonomi khusus (otsus) yang sudah berjalan selama hampir 30 tahun. Pemerintah juga bisa membuat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Papua untuk menyelesaikan persoalan mendasar mengenai sejarah yang belum juga usai.
Secara garis besar, menurut Silaen, pembangunan di sini tidak hanya persoalan fisik atau infrastruktur semata, melainkan pada pembangunan penghormatan kepada manusia Papua dengan "memanusiakan manusia".
