Berita

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil/Net

Politik

PKS: Jangan Hanya Dipecat, Ari Askhara Harus Diproses Hukum!

SABTU, 07 DESEMBER 2019 | 14:30 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Anggota  Komisi Hukum DPR RI Nasir Djamil mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang memecat Direktur Utama Garuda I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara karena melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dan menyelundupkan  motor Harley Davidson dalam pesawat Garuda.

"Tindakan cepat Erick Thohir yang memecat Dirut Garuda Askhara patut kita apresiasi. Ini adalah bentuk komitmen yang nyata bahwa tidak boleh ada pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi dan kelompok," ujar Nasir Djamil yang juga politisi PKS itu, Sabtu (7/12).

Sebagai partai oposisi, Nasir Djamil mengakui bahwa langkah Menteri BUMN  tersebut tentu menjadi peringatan bagi pejabat tinggi di jajaran perusahan pelat merah agar tidak berkolusi dan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan diri sendiri.

Begitupun, lanjut Nasir, dirinya ingin agar kasus penyeludupan motor Harley Davidson yang dilakukan oleh Ashkara tidak cukup hanya dengan pemecatan.  Proses hukum perlu ditegakkan karena perbuatan Ashkara telah merugikan negara.

"Jangan sampai masyarakat hanya dihibur dengan tindakan pemecatan. Menteri BUMN harus berani meminta aparat penegak hukum untuk memproses perbuatan melanggar hukum Askhara," ujar Nasir.

Nasir menyatakan, jika kasus Askhara ini dibawa ke ranah hukum, besar kemungkinan akan membuka tabir sejak kapan praktik penyelundupan itu dilakukan.  Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa penyelundupan itu sudah beberapa kali dilakukan dan melibatkan pihak lain yang berpengaruh.

"Apa yang dilakukan oleh Askhara melukai rasa keadilan publik. Jangan sampai kalau rakyat kecil menyelundupkan barang yang kecil langsung diproses hukum. Sedangkan pejabat tinggi justru hanya dipecat tapi tidak diproses hukum", ujarnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya