Berita

Foto: Guardian

Global

Ditangkap Desember 2017, Persidangan Choi Yang Dituduh Mendukung Proyek Nuklir Korea Utara Akan Dilanjutkan Februari 2020

SABTU, 07 DESEMBER 2019 | 10:36 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Namanya Chan Han Choi. Juga dikenal dengan nick name Solomon. Lahir di Seoul, Korea Selatan, 61 tahun lalu. Sejak 1987 pindah ke Australia, dan mendapatkan status warganegara di negeri kanguru itu pada 2001.

Choi sedang jadi pembicaraan di Australia, dan juga dunia. Dia menjadi warganegara Australia pertama yang dibawa ke muka pengadilan dengan tuduhan serius, mendukung nuklirisasi Korea Utara.

Choi atau Solomon ditangkap bulan Desember 2017, dua tahun lalu. Dia didakwa melanggar UU pencegahan pengembangan senjata pemusnah massal. Modus yang dituduhkan kepadanya adalah terlibat dalam jual beli batubara Korea Utara yang keuntungan dari perdagangan itu dapat digunakan Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklir pemusnah massal mereka.


Pengadilan terhadap Choi kembali digelar pekan lalu (29/11). Puluhan orang yang bersimpati pada nasib yang dialaminya berkumpul di depan Mahkamah Agung New South Wales.

Hakim yang mengadili kasus Choi di tingkat Mahkamah Agung ini, Ian Harrison, menegaskan proses pengadilan akan dilanjutkan bulan Februari tahun depan.

Dalam artikel yang ditulis wartawan Guardian, Ben Doherty, disebutkan bahwa pendukung Choi mengatakan pria yang juga dikenal aktif di komunitas Kristen Korea di Sydney ini sesungguhnya adalah tahanan politik.

Praba Balasubramaniam dari Trotskyist Patform, misalnya, mengatakan, Choi ditangkap karena melawan sanksi ekonomi yang kejam.

"Choi diadili karena pandangan politiknya,” ujar Praba.

Kepada para pendukungnya, lewat pesan yang direkam, Choi mengatakan dirinya berterima kasih atas perhatian, kepedulian dan dukungan untuk dirinya.

“Saya sejujurnya percaya bahwa setiap manusia berhak mendapatkan hak dasar dan saya tidak mendapatkan hak dasar selama penahanan,” ujar dia.

Dia juga mengatakan, sanksi yang diberikan PBB terhadap Korea Utara tidak jujur dan tidak adil.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya