Berita

Erick Thohir/Net

Politik

Gerindra: Kang Mas Jokowi, Saham Garuda Anjlok Gara-gara Menteri Erick

JUMAT, 06 DESEMBER 2019 | 18:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dugaan penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton yang dilakukan Ari Askhara sebagai direktur utama Garuda Indonesia berdampak buruk pada pasar saham.

Pada penutupan perdagangan saham hari ini, maskapai plat merah berkode emiten GIAA tersebut terkoreksi 4 poin atau 0,08 persen.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menilai saham Garuda merosot lantaran gaya Menteri BUMN Erick Thohir yang tidak tepat dalam mengatasi kasus ini.


Pasalnya, Erick tidak mendasarkan omongannya pada aturan hukum yang berlaku.

“Piye iki Kang Mas Joko Widodo. Pernyataan Menteri BUMN tentang kasus Garuda yang enggak pakai aturan dan UU jadi buat blunder. Saham Garuda rontok,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (6/12).

Ketua umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu itu mengingatkan bahwa saham Garuda yang rontok akan menimbulkan efek domino pada saham BUMN lain. Sebab, pemecatan yang tidak sesuai prosedur mengindikasi adanya ketidakpastian hukum.

Erick, sambungnya, seperti tidak sadar bahwa Garuda merupakan perusahaan yang melantai di bursa saham dan sangat sensitif dengan isu ketidakpastian hukum.

“Menteri BUMN enggak ngerti aturan dalam memberhentikan direksi BUMN yang sudah jadi perusahaan publik,” tegasnya.

Arief Poyuono mengingatkan bahwa Peraturan OJK 33/2014 pasa 3 ayat 1, anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

“Jadi bukan dengan kata-kata sembarangan kayak model Menteri Erick,” sambungnya.

Selain berpengaruh pada saham, apa yang dilakukan Menteri Erick juga akan membuat BUMN malas bekerja karena ada ancaman yang tidak sesuai hukum berlaku mengintai.  

“Kalau caranya kayak gini. BUMN bukan tambah maju malah jadi mundur kinerjanya,” demikian Arief.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya