Berita

Erick Thohir/Net

Politik

Gerindra: Kang Mas Jokowi, Saham Garuda Anjlok Gara-gara Menteri Erick

JUMAT, 06 DESEMBER 2019 | 18:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dugaan penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton yang dilakukan Ari Askhara sebagai direktur utama Garuda Indonesia berdampak buruk pada pasar saham.

Pada penutupan perdagangan saham hari ini, maskapai plat merah berkode emiten GIAA tersebut terkoreksi 4 poin atau 0,08 persen.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menilai saham Garuda merosot lantaran gaya Menteri BUMN Erick Thohir yang tidak tepat dalam mengatasi kasus ini.


Pasalnya, Erick tidak mendasarkan omongannya pada aturan hukum yang berlaku.

“Piye iki Kang Mas Joko Widodo. Pernyataan Menteri BUMN tentang kasus Garuda yang enggak pakai aturan dan UU jadi buat blunder. Saham Garuda rontok,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (6/12).

Ketua umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu itu mengingatkan bahwa saham Garuda yang rontok akan menimbulkan efek domino pada saham BUMN lain. Sebab, pemecatan yang tidak sesuai prosedur mengindikasi adanya ketidakpastian hukum.

Erick, sambungnya, seperti tidak sadar bahwa Garuda merupakan perusahaan yang melantai di bursa saham dan sangat sensitif dengan isu ketidakpastian hukum.

“Menteri BUMN enggak ngerti aturan dalam memberhentikan direksi BUMN yang sudah jadi perusahaan publik,” tegasnya.

Arief Poyuono mengingatkan bahwa Peraturan OJK 33/2014 pasa 3 ayat 1, anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

“Jadi bukan dengan kata-kata sembarangan kayak model Menteri Erick,” sambungnya.

Selain berpengaruh pada saham, apa yang dilakukan Menteri Erick juga akan membuat BUMN malas bekerja karena ada ancaman yang tidak sesuai hukum berlaku mengintai.  

“Kalau caranya kayak gini. BUMN bukan tambah maju malah jadi mundur kinerjanya,” demikian Arief.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya