Berita

Sri Mulyani/Net

Publika

Ketidakpastian Global Tidak Dapat Diprediksi?

JUMAT, 06 DESEMBER 2019 | 08:24 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

PERNYATAAN Sri Mulyani bahwa ketidakpastian global tidak dapat diprediksi saya rasa itu pernyataan yang jujur.

Kalau pakai mainstream ekonomi yang dianut Bu Menteri dan sebagian besar ekonom di sekitar pemerintah, sudah pasti keadaan ekonomi global sekarang tidak dapat diprediksi.

Namun jika memakai ilmu sejarah dan ilmu konstitusi Indonesia, apa yang terjadi di global sekarang sangat mudah diprediksi.


Apa yang akan terjadi sebetulnya banyak orang sudah tau, yakni pertama pertumbuhan ekonomi akan melemah dalam jangka panjang, karena over suply, permintaan melemah karena daya beli merosot serta finance buble.

Kedua, daya beli masyarakat dunia dan Indonesia akan melemah, kesempatan kerja, upah dan pendapatan yang melemah. Pelemahan ini menjadi berlipat ganda akibat defresiasi dan inflasi.

Ketiga, harga minyak dan komoditas energi akan melemah dalam jangka panjang. Harga minyak akan terus melemah, rezim minyak yang menopang dunia pasca bretton woods akan rontok. Negara negara yang bergantung pada minyak dan komoditas akan rontok satu persatu. Termasuk Indonesia.

Keempat, over supply juga terjadi pada sektor properti, sementara daya beli merosot. Jadi sektor properti akab rontok satu persatu di seluruh dunia. Negara yang ditopang oleh pembangunan sektor properti akan roboh ekonominya satu persatu. Termasuk Indonesia.

Kelima, penerimaan perusahaan akan merosot, dikarenakan pasar yang melemah. Sementara kewajiban perusahaan meningkat akibat utang dan bunga.

Keenam, pendapatan pemerintah dari pajak dll, di seluruh dunia menurun. Sementara beban akibat utang dan bunga meningkat. Pemerintah di seluruh penjuru dunia akan sulit bayar utang. Demikian juga Indonesia, termasuk salah satu yang paling sulit.

Ketujuh, Indonesia yang sangat bergantung pada penerimaan dan ekspor sektor ekstraktif seperti tambang mineral, gas, batubara, sektor perkebunan, akan menghadapi kontraksi yang paling besar akibat pelemahan dalam harga komoditas.

Apakah Indonesia bisa menghadapi gejolak global? Mesti harus memahami dulu apa sebetulnya yang terjadi di tingkat global sekarang?

Globalisasi yang lama diganti oleh globalisasi yang baru. Globalisasi yang lama itu liberalisasi, neoliberalisme, perdagangan bebas. Globalisasi yang lama ditopang oleh negara negara utara.

Globalisasi yang baru adalah ICT,  digitalisasi, dan financial technology. Negara-negara yang memainkan peran kunci dalam globalisaisi juga berubah. Dominasi Eropa dan Amerika telah bergeser ke China.

Pergeseran ini akan menimbulkan komplikasi, yang menimbulkan guncangan. Penyangga ekonomi lama seperti taipan migas, taipan sumber daya alam, taipan properti, diganti oleh yang baru. Ini semacam eksekusi pemain lama oleh pemain baru.

Komplikasi ini akan menimbulkan dampak besar. Bagi Indonesia kita pernah berhadapan dengan komplikasi modal seperti sekarang ini dan menghasilkan Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Komplikasi sekarang bisa saja memghasilkan Indonesia merdeka jilid II.

Apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang? Apakah Indonesia mengalami resesi?

Perlu diketahui bahwa Indonesia tidak resesi. Situasi internasional sekarang dilanda resesi, yakni suatu keadaan ekonomi yang menurun secara terus menerus. Resesi adalah lawan dari boom atau prosperity.

Resesi jika terus berlangsung maka akan menjadi krisis. Apabila krisis ekonomi disertai dengan krisis politik (biasanya demikian), maka implikasi krisis itu bisa berlipat ganda, bisa menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa dan bahkan bisa membubarkan negara.

Mengapa Indonesia dikatakan tidak mengalami resesi saat ini?

Karena Indonesia belum sembuh dari krisis sejak tahun 1998, jadi level ekonomi Indonesia lebih buruk dari resesi, dan mendekati krisis multidimensi.

Jika komplikasi Indonesia berlangsung lebih cepat maka, Indonesia merdeka jilid II bisa lebih cepat lagi.

Namun untuk bisa merdeka kembali memang memerlukan figur pemimpin negara berani dan tangguh. Berani merdeka kembali.

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

UPDATE

RI Peringkat 18 Kasus Anti-Dumping, Kalah Agresif dari AS dan India

Selasa, 26 Mei 2026 | 18:19

Publik Diajak Terlibat Awasi Kualitas Makanan Lewat Aplikasi Reviu Pelaksanaan MBG

Selasa, 26 Mei 2026 | 18:04

Keluarga Terdakwa Kasus Pembunuhan di Pemalang Ngadu ke Legislator Nasdem

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:52

Lembang Berpeluang Diserbu Wisatawan saat Long Weekend

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:33

Kemlu RI Rayakan Africa Day 2026 Lewat Laga Persahabatan Diplomatik

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:29

Sudah Bertransformasi, Penguatan Literasi Digital jadi Kunci Cegah TPPO

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:26

Salat Id di Prancis, Prabowo Cetak Sejarah

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:22

RI-Thailand Perkuat Hubungan Bisnis dan Kerja Sama Hukum

Selasa, 26 Mei 2026 | 16:54

Haji Mabrur Jadi Duta Antikorupsi

Selasa, 26 Mei 2026 | 16:50

Prabowo Dijadwalkan Salat Iduladha Bersama Diaspora RI di Paris

Selasa, 26 Mei 2026 | 16:37

Selengkapnya