Berita

Sri Mulyani/Net

Publika

Ketidakpastian Global Tidak Dapat Diprediksi?

JUMAT, 06 DESEMBER 2019 | 08:24 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

PERNYATAAN Sri Mulyani bahwa ketidakpastian global tidak dapat diprediksi saya rasa itu pernyataan yang jujur.

Kalau pakai mainstream ekonomi yang dianut Bu Menteri dan sebagian besar ekonom di sekitar pemerintah, sudah pasti keadaan ekonomi global sekarang tidak dapat diprediksi.

Namun jika memakai ilmu sejarah dan ilmu konstitusi Indonesia, apa yang terjadi di global sekarang sangat mudah diprediksi.


Apa yang akan terjadi sebetulnya banyak orang sudah tau, yakni pertama pertumbuhan ekonomi akan melemah dalam jangka panjang, karena over suply, permintaan melemah karena daya beli merosot serta finance buble.

Kedua, daya beli masyarakat dunia dan Indonesia akan melemah, kesempatan kerja, upah dan pendapatan yang melemah. Pelemahan ini menjadi berlipat ganda akibat defresiasi dan inflasi.

Ketiga, harga minyak dan komoditas energi akan melemah dalam jangka panjang. Harga minyak akan terus melemah, rezim minyak yang menopang dunia pasca bretton woods akan rontok. Negara negara yang bergantung pada minyak dan komoditas akan rontok satu persatu. Termasuk Indonesia.

Keempat, over supply juga terjadi pada sektor properti, sementara daya beli merosot. Jadi sektor properti akab rontok satu persatu di seluruh dunia. Negara yang ditopang oleh pembangunan sektor properti akan roboh ekonominya satu persatu. Termasuk Indonesia.

Kelima, penerimaan perusahaan akan merosot, dikarenakan pasar yang melemah. Sementara kewajiban perusahaan meningkat akibat utang dan bunga.

Keenam, pendapatan pemerintah dari pajak dll, di seluruh dunia menurun. Sementara beban akibat utang dan bunga meningkat. Pemerintah di seluruh penjuru dunia akan sulit bayar utang. Demikian juga Indonesia, termasuk salah satu yang paling sulit.

Ketujuh, Indonesia yang sangat bergantung pada penerimaan dan ekspor sektor ekstraktif seperti tambang mineral, gas, batubara, sektor perkebunan, akan menghadapi kontraksi yang paling besar akibat pelemahan dalam harga komoditas.

Apakah Indonesia bisa menghadapi gejolak global? Mesti harus memahami dulu apa sebetulnya yang terjadi di tingkat global sekarang?

Globalisasi yang lama diganti oleh globalisasi yang baru. Globalisasi yang lama itu liberalisasi, neoliberalisme, perdagangan bebas. Globalisasi yang lama ditopang oleh negara negara utara.

Globalisasi yang baru adalah ICT,  digitalisasi, dan financial technology. Negara-negara yang memainkan peran kunci dalam globalisaisi juga berubah. Dominasi Eropa dan Amerika telah bergeser ke China.

Pergeseran ini akan menimbulkan komplikasi, yang menimbulkan guncangan. Penyangga ekonomi lama seperti taipan migas, taipan sumber daya alam, taipan properti, diganti oleh yang baru. Ini semacam eksekusi pemain lama oleh pemain baru.

Komplikasi ini akan menimbulkan dampak besar. Bagi Indonesia kita pernah berhadapan dengan komplikasi modal seperti sekarang ini dan menghasilkan Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Komplikasi sekarang bisa saja memghasilkan Indonesia merdeka jilid II.

Apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang? Apakah Indonesia mengalami resesi?

Perlu diketahui bahwa Indonesia tidak resesi. Situasi internasional sekarang dilanda resesi, yakni suatu keadaan ekonomi yang menurun secara terus menerus. Resesi adalah lawan dari boom atau prosperity.

Resesi jika terus berlangsung maka akan menjadi krisis. Apabila krisis ekonomi disertai dengan krisis politik (biasanya demikian), maka implikasi krisis itu bisa berlipat ganda, bisa menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa dan bahkan bisa membubarkan negara.

Mengapa Indonesia dikatakan tidak mengalami resesi saat ini?

Karena Indonesia belum sembuh dari krisis sejak tahun 1998, jadi level ekonomi Indonesia lebih buruk dari resesi, dan mendekati krisis multidimensi.

Jika komplikasi Indonesia berlangsung lebih cepat maka, Indonesia merdeka jilid II bisa lebih cepat lagi.

Namun untuk bisa merdeka kembali memang memerlukan figur pemimpin negara berani dan tangguh. Berani merdeka kembali.

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Revolusi Status Buruh Harian Lepas

Senin, 22 Juni 2026 | 00:03

Nyanyian Sony Sebut 41 Nama Dituding Hanya untuk Kelabui Penyidik

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:33

Penangkapan Roy dan Tifa Perkuat Anggapan Polisi di Bawah Kendali Jokowi

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:17

Prabowo Panggil Rosan, Bahas Optimalisasi Aset Negara dan Transformasi BUMN

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:55

Program Sekolah Rakyat Dapat Akses Gratis Talent DNA ESQ

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:32

Malam Ini Roy Suryo dan Dokter Tifa Nginap di Rutan Polda, Besok ke Kejaksaan

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:01

Teruji di MRS 2026, Pertamax Turbo Jadi Andalan Utama Pembalap Nasional

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Penyelenggaraan Haji Tahun Ini Lebih Baik dari Sebelumnya

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Buntut Gesekan Petugas vs Ojol, Ini Strategi Baru Dishub DKI Atur Ruang Jalan Ibu Kota

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:31

Mensos ke Pejabat Baru: Jangan Sabotase Program Sekolah Rakyat!

Minggu, 21 Juni 2026 | 20:45

Selengkapnya