Korps Mahasiswa Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) menyoroti banyaknya mafia migas di Indonesia. Sehingga perlu ada tindakan tegas dari pemerintah untuk membasmi mafia migas tersebut.
Demikian disampaikan Ketua Umum PP GPII Masri Ikoni dalam diskusi dengan tema "Pengelolaan Migas Sebagai Ketahanan Energi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat" di Sekretariat GPII, Menteng Jakarta, Rabu (4/12).
Pembicara lain dalam diskusi itu, perwakilan SKK Migas Bambang Cahyono dan Kepala Bidang SDA LH PP GPII Ahmed Syaiful Anwar.
"Selama ini banyak mafia migas di Indonesia, sehingga masalah migas ini belum selesai-selesai sampai saat ini. Perlu ada tindakan tegas dari pemerintah unutuk membasmi keberadaan mereka," kata Masri.
Bambang Cahyono mengamini pernyataan Masri. Presiden Jokowi juga kecewa setelah Petral dibubarkan ternyata tidak ada perubahan.
"Salah satu kebijakan radikal pemerintah adalah dengan membubarkan Petral, tapi Pak Jokowi kecewa, karena pembubaran Petral tidak ada perubahan apa-apa. Dan ternyata orang-orangnya masih tetap sama," terangnya.
Bambang menjelaskan, SKK Migas mempunyai tugas mencari cadangan migas yang ada Indonesia, agar cadangan minyak nasional tetap terjaga.
"Jadi tugas SKK Migas adalah mencari sumbe-sumber cadangan migas di Indonesia, agar cadangan migas Indonesia tetap terjaga. Persoalan siapa yang mengelola nanti, tergantung perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah," jelasnya.
Sementara itu, Ahmed Saiful Anwar mengatakan, saat ini hanya sekelompok elite masyarakat yang menikmati migas di Indonesia.
"Saat ini bisa dikatakan hanya sekelompok elit saja yang menikmati migas di Indonesia, dimana mereka adalah para pengusaha dan mafia migas. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 45," ucapnya.
Ahmed juga meminta pemerintah agar menggandeng pengusaha dalam negeri sebagai putra asli negeri, mengelola migas di Indonesia. Karena menurutnya, sudah saatnya anak negeri berkontribusi penuh mengelola aset bangsa.
"Karena disini ada perwakilan SKK Migas, kami ingin pengelolaan migas dikelola oleh anak negeri dalam hal ini para pengusaha dalam negeri dan sumber daya manusianya juga dari anak negeri. Kita dorong pemerintah untuk memprioritaskan pengelolaan migas oleh anak negeri ini," lanjutnya.
Ahmed menambahkan, kekurangan Indonesia saat ini adalah masalah teknologi dan investasi yang masih kurang. Tetapi, dia menyayangkan wacana penghapusan Amdal dan IMB.
"Kita masih kekurangan dalam hal teknologi dan investasi, sehingga pengelolaan migas kita kurang maksimal. Tetapi investasi jangan juga mengorbankan Amdal dan IMB. Masalah lingkungan juga perlu diperhatikan," pungkasnya.
