Berita

Amerika Serikat dan China/Net

Dunia

Kecam DPR AS, China Sebut RUU Uighur Abaikan Fakta

RABU, 04 DESEMBER 2019 | 14:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Rancangan Undang-Undang (RUU) Uighur yang telah diloloskan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) dikecam China.

Kecaman tersebut dilakukan lantaran pemerintah China menganggap RUU tersebut telah mengabaikan fakta.

"Ini sangat disesalkan, Kongres AS tidak hanya menutup mata terhadap upaya Xinjiang memerangi terorisme dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan hukum dan peraturan, tetapi juga untuk perkembangan ekonomi Xinjiang, stabilitas sosial, persatuan nasional, dan kerukunan umat beragama," demikian disampaikan Komisi Urusan Luar Negeri China seperti dimuat Associated Press, Rabu (4/12).


Sejak awal, China memang berupaya menahan sekitar 1 juta minoritas muslim Uighur, Kazakh, dan lainnya di wilayah Xinjiang. Hal itu upaya untuk memerangi terorisme dan memberantas ekstremisme agama.

Namun, seorang mantan tahanan dan anggota keluarga menguak fakta bahwa dalam kamp-kamp tersebut, mereka diperlakukan sewenang-wenang dan dijaga ketat. Mereka juga ditekan untuk melepaskan keyakinan mereka dan berterima kasih kepada Partai Komunis.

Hal tersebut juga diperkuat dengan dokumen cetak biru internal pemerintah China yang bocor ke publik beberapa waktu terakhir, hanya berselang sebentar sebelum DPR AS meloloskan RUU Uighur.

Dalam RUU Uighur, nantinya pemerintah AS harus memberikan sanksi kepada pejabat senior China yang bertanggung jawab atas penindasan muslim Uighur dan juga menghentikan ekspor.

Jika RUU ini benar-benar menjadi UU, maka hubungan China dan AS semakin tidak terkendali. Karena sebelumnya Presiden AS, Donald Trump pun telah menandatangani UU HAM dan Demokrasi Hong Kong.  

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya