Berita

Amerika Serikat dan China/Net

Dunia

Kecam DPR AS, China Sebut RUU Uighur Abaikan Fakta

RABU, 04 DESEMBER 2019 | 14:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Rancangan Undang-Undang (RUU) Uighur yang telah diloloskan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) dikecam China.

Kecaman tersebut dilakukan lantaran pemerintah China menganggap RUU tersebut telah mengabaikan fakta.

"Ini sangat disesalkan, Kongres AS tidak hanya menutup mata terhadap upaya Xinjiang memerangi terorisme dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan hukum dan peraturan, tetapi juga untuk perkembangan ekonomi Xinjiang, stabilitas sosial, persatuan nasional, dan kerukunan umat beragama," demikian disampaikan Komisi Urusan Luar Negeri China seperti dimuat Associated Press, Rabu (4/12).


Sejak awal, China memang berupaya menahan sekitar 1 juta minoritas muslim Uighur, Kazakh, dan lainnya di wilayah Xinjiang. Hal itu upaya untuk memerangi terorisme dan memberantas ekstremisme agama.

Namun, seorang mantan tahanan dan anggota keluarga menguak fakta bahwa dalam kamp-kamp tersebut, mereka diperlakukan sewenang-wenang dan dijaga ketat. Mereka juga ditekan untuk melepaskan keyakinan mereka dan berterima kasih kepada Partai Komunis.

Hal tersebut juga diperkuat dengan dokumen cetak biru internal pemerintah China yang bocor ke publik beberapa waktu terakhir, hanya berselang sebentar sebelum DPR AS meloloskan RUU Uighur.

Dalam RUU Uighur, nantinya pemerintah AS harus memberikan sanksi kepada pejabat senior China yang bertanggung jawab atas penindasan muslim Uighur dan juga menghentikan ekspor.

Jika RUU ini benar-benar menjadi UU, maka hubungan China dan AS semakin tidak terkendali. Karena sebelumnya Presiden AS, Donald Trump pun telah menandatangani UU HAM dan Demokrasi Hong Kong.  

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya