Berita

Amerika Serikat dan China/Net

Dunia

Kecam DPR AS, China Sebut RUU Uighur Abaikan Fakta

RABU, 04 DESEMBER 2019 | 14:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Rancangan Undang-Undang (RUU) Uighur yang telah diloloskan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) dikecam China.

Kecaman tersebut dilakukan lantaran pemerintah China menganggap RUU tersebut telah mengabaikan fakta.

"Ini sangat disesalkan, Kongres AS tidak hanya menutup mata terhadap upaya Xinjiang memerangi terorisme dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan hukum dan peraturan, tetapi juga untuk perkembangan ekonomi Xinjiang, stabilitas sosial, persatuan nasional, dan kerukunan umat beragama," demikian disampaikan Komisi Urusan Luar Negeri China seperti dimuat Associated Press, Rabu (4/12).


Sejak awal, China memang berupaya menahan sekitar 1 juta minoritas muslim Uighur, Kazakh, dan lainnya di wilayah Xinjiang. Hal itu upaya untuk memerangi terorisme dan memberantas ekstremisme agama.

Namun, seorang mantan tahanan dan anggota keluarga menguak fakta bahwa dalam kamp-kamp tersebut, mereka diperlakukan sewenang-wenang dan dijaga ketat. Mereka juga ditekan untuk melepaskan keyakinan mereka dan berterima kasih kepada Partai Komunis.

Hal tersebut juga diperkuat dengan dokumen cetak biru internal pemerintah China yang bocor ke publik beberapa waktu terakhir, hanya berselang sebentar sebelum DPR AS meloloskan RUU Uighur.

Dalam RUU Uighur, nantinya pemerintah AS harus memberikan sanksi kepada pejabat senior China yang bertanggung jawab atas penindasan muslim Uighur dan juga menghentikan ekspor.

Jika RUU ini benar-benar menjadi UU, maka hubungan China dan AS semakin tidak terkendali. Karena sebelumnya Presiden AS, Donald Trump pun telah menandatangani UU HAM dan Demokrasi Hong Kong.  

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya