Memilih ketua umum yang demokratis dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tidak harus mensyaratkan adanya voting atau pemilihan dari bilik suara.
Begitu tegas mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (3/12).
"Tidak voting, tidak berarti tidak demokrasi," tegasnya.
Begitu juga soal isu pemilihan ketua umum Partai Golkar dalam Munas Golkar yang akan ditentukan dengan mekanisme aklamasi. Aklamasi semakin terang bakal terjadi setelah Bamsoet menyatakan mundur dari pencalonan.
Bagi JK, aklamasi pun tidak salah. Pasalnya, aklamasi adalah satu produk yang dihasilkan oleh sebuah musyawarah yang mufakat.
"Pasti ujungnya kalau memang musyawarah, pasti aklamasi, pasti ujungnya," katanya.
Lebih lanjut, mantan wakil presiden ini meyakini bahwa sebagai partai yang sudah dewasa dan sarat pengalaman, musyawarah mufakat akan terjadi di munas nanti.
"Saya yakin akan terjadi kok musyawarah yang baik," pungkasnya.
Aklamasi dalam Munas Golkar semakin terang bakal terjadi. Setidaknya setelah caketum Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali menyatakan mundur dari pencalonannya. Baca:
Bamsoet Mundur Dari Bursa Ketum GolkarBamsoet menyatakan mundur usai menggelar pertemuan dengan pesaingnya, Airlangga Hartarto dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan. Pertemuan itu digelar di kantor Luhut, Kemenko Maritim.
