Pernyataan tegas Presiden Joko Widodo yang menolak amandemen UUD Negara RI mendapat dukungan dari partai koalisi, Golkar.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto secara tegas mendukung Jokowi yang menilai amandemen belum perlu dilakukan. Terlebih banyak wacana liar yang turut berkembang menyertai.
Menurutnya, masih banyak masalah yang lebih penting harus diselesaikan pemerintah. Salah satunya urusan ekonomi, yang mana Jokowi mempercayakan Airlangga sebagai pengendali ekonomi bangsa.
“Dalam dekat tidak perlu, kita akan mengkaji secara mendalam," ujarnya usai mendaftar caketum Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (2/12).
Pernyataan Airlangga mendapat dukungan dari kader Golkar yang juga dipercaya Jokowi duduk di Kabinet Indonesia Maju, Agus Gumiwang Kartasasmita.
Menteri Perindustrian itu dengan tegas menyebut bahwa Golkar memang tengah fokus dalam membangun ekonomi bangsa. Mencari solusi untuk menghadapi instabilitas ekonomi dunia.
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan sejak awal sikap Partai Golkar ingin mengkaji secara mendalam amandemen yang akan dilakukan. Sebab, stabilitas politik dan ekonomi merupakan yang utama.
“Bagi kita, amandemen ini sebaiknya tidak dibahas sekarang karena kita sedang konsentrasi untuk bagaimana pemulihan ekonomi," demikian Ace.
Adapun wacana liar soal amandemen yang muncul dan membuat Presiden Joko Widodo murka adalah penambahan masa jabatan presiden dan pilpres melalui MPR.
Wacana tersebut sempat dilempar Ketua MPR Bambang Soesatyo saat bertemu dengan pengurus PWI beberapa waktu lalu. Bamsoet, sapaan akrabnya, lalu mengurai bahwa wacana itu berdasar keinginan rakyat dan dirinya tidak bisa menghentikan aspirasi dari rakyat.
Namun begitu, bakal calon ketua umum Golkar itu tidak merinci rakyat mana yang dimaksudnya. Sebab banyak pengamat memastikan rakyat akan sepakat untuk tidak mau kembali ke masa sebelum reformasi.
