Berita

Airlangga dan Jokowi/Net

Politik

Airlangga Setuju Dengan Jokowi, Masih Banyak Urusan Penting Ketimbang Amandemen

SELASA, 03 DESEMBER 2019 | 12:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan tegas Presiden Joko Widodo yang menolak amandemen UUD Negara RI mendapat dukungan dari partai koalisi, Golkar.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto secara tegas mendukung Jokowi yang menilai amandemen belum perlu dilakukan. Terlebih banyak wacana liar yang turut berkembang menyertai.

Menurutnya, masih banyak masalah yang lebih penting harus diselesaikan pemerintah. Salah satunya urusan ekonomi, yang mana Jokowi mempercayakan Airlangga sebagai pengendali ekonomi bangsa.


“Dalam dekat tidak perlu, kita akan mengkaji secara mendalam," ujarnya usai mendaftar caketum Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (2/12).

Pernyataan Airlangga mendapat dukungan dari kader Golkar yang juga dipercaya Jokowi duduk di Kabinet Indonesia Maju, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menteri Perindustrian itu dengan tegas menyebut bahwa Golkar memang tengah fokus dalam membangun ekonomi bangsa. Mencari solusi untuk menghadapi instabilitas ekonomi dunia.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan sejak awal sikap Partai Golkar ingin mengkaji secara mendalam amandemen yang akan dilakukan. Sebab, stabilitas politik dan ekonomi merupakan yang utama.

“Bagi kita, amandemen ini sebaiknya tidak dibahas sekarang karena kita sedang konsentrasi untuk bagaimana pemulihan ekonomi," demikian Ace.

Adapun wacana liar soal amandemen yang muncul dan membuat Presiden Joko Widodo murka adalah penambahan masa jabatan presiden dan pilpres melalui MPR.

Wacana tersebut sempat dilempar Ketua MPR Bambang Soesatyo saat bertemu dengan pengurus PWI beberapa waktu lalu. Bamsoet, sapaan akrabnya, lalu mengurai bahwa wacana itu berdasar keinginan rakyat dan dirinya tidak bisa menghentikan aspirasi dari rakyat.

Namun begitu, bakal calon ketua umum Golkar itu tidak merinci rakyat mana yang dimaksudnya. Sebab banyak pengamat memastikan rakyat akan sepakat untuk tidak mau kembali ke masa sebelum reformasi.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya