Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita harus bertanggung jawab atas 20 ribu ton beras terancam busuk yang bakal dibuang oleh Perum Bulog.
Pasalnya, kebijakan impor saat panen raya era menteri asal Partai Nasdem itu mengakibatkan puluhan ribu beras stok terbuang sia-sia.
Tidak hanya berlaku untuk Enggar, tanggung jawab moral juga dibebankan kepada Mendag yang saat ini menjabat. Bagaimana kebijakan yang absurd tadi tidak terulang kembali di periode ini.
Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedy Kurni Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (3/12).
"Enggar jelas gagal menjalankan politik impor. Kemubaziran ini bukan bencana kebijakan, melainkan kegagalan kebijakan," kata Dedy.
Pengamat politik dari Universitas Telkom ini justru menilai tidak adanya koordinasi antara Kemendag dengan Bulog yang mengakibatkan stok beras 20 ribu ton tidak terdistribusikan hingga akhirnya busuk dan dibuang sia-sia.
"Tanpa koordinasi yang baik, juga itikat politik yang bersih, kita akan mengulang kesalahan ini kembali," keluhnya.
Lebih lanjut, Dedy menegaskan bahwa pemerintah sedianya menjadikan pelajaran atas peristiwa skandal beras ini. Menurut dia, baiknya pemerintah tidak memberikan keleluasaan impor bagi para pemangku kepentingan sepergi Kemendag.
"Presiden Jokowi harus menjadikan ini catatan penting, Mendag tidak bisa lagi diberi hak leluasa untuk impor tanpa perhitungan matang," tandasnya.
