Demokrat: Kedaulatan Rakyat Dipasung Jika Rakyat Tidak Pilih Pemimpin Secara Langsung

Penolakan wacana pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan pemilihan kepala daerah melalui Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) datang dari Partai Demokrat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menyatakan, Demokrat adalah partai pro demokrasi dan pro rakyat. Selain itu, Demokrat meyakini demokrasi adalah jalan terbaik bangsa Indonesia.

Lebih lanjut, Hinca menegaskan bahwa pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan cara terbaik untuk membangun Indonesia.  

Terkait dengan wacana yang saat ini hangat diperbincangkan, Hinca menegaskan tiga sikap politiknya.

Pertama, Demokrat menolak pemilihan presiden oleh MPR karena mengkhianati kehendak rakyat.

"Pemilihan presiden oleh MPR jelas merupakan kemunduran demokrasi dan melukai serta manyakiti rakyat," demikian keterangan tertulis Hinca Panjaitan, Senin (2/12).

Partai Demokrat, kata Hinca juga menolak wacana pemilihan kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan walikota dipilih oleh DPRD. Demokrat berpandangan, masyarakat daerah memiliki hak yang sama untuk memilih secara langsung pemimpin di daerahnya dan juga masa depan tempat mereka tinggal.

Terakhir, Demokrat juga menolak soal wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Berangkat dari sejarah bangsa , dua kali masa jabatan Presiden adalah yang paling tepat dan cukup. Kekuasaan Presiden yang terlalu lama di tangan satu orang cenderung disalahgunakan (abuse of power)," demikian kata Hinca.