Seiring dengan pengunduran diri Perdana Menteri Adil Abdul-Mahdi pada Minggu (1/12), kini pemerintah Irak harus menghadapi "black hole konstitusi" di tengah-tengah masih berlanjutnya gelombang anti pemerintah di ibukota.
Black hole konsitusi sendiri dikemukakan oleh salah seorang anggota parlemen Mohamed al-Daraji ketika parlemen mengadakan sesi untuk memutuskan pengunduran diri Abdul-Mahdi. Black hole yang dirujuk oleh al-Daraji adalah tidak adanya prosedur yang jelas mengenai pengunduran diri PM sesuai dengan undang-undang.
Persoalan tidak sampai di situ. Berdasarkan konstitusi, kandidat PM yang dipilih presiden harus berasal dari blok parlemen terbesar dan harus ditentukan dalam waktu 15 hari. Setelah itu, PM yang ditunjuk harus membentuk pemerintahan dalam 30 hari.
Persoalan semakin rumit karena dalam pemilihan tahun lalu, tidak ada koalisi yang memenangkan pluralitas. Abdul-Mahdi sendiri pun merupakan nama yang muncul dari aliansi sementara dari dua blok utama, Sairon yang dipimpin oleh Moqtada al-Sadr dan Fatah yang dipimpin oleh Hadi al-Amiri.
Selain itu, seorang PM di Irak juga harus mendapatkan restu dari kursi otoritas keagamaan Syiah Irak, Najaf yang semakin memperumit skenario pemilihan PM baru. Hal ini yang kemudian dikhawatirkan oleh para pejabat dan pakar sebagai potensi krisis politik.
Untuk menghindari adanya krisis, anggota parlemen Shamsedine mengatakan, Sairon dan Fatah harus melakukan kembali aliansi. Terutama saat ini kondisi Irak yang semakin tidak terkendali.
Contohnya saja di Rasheed Street. Tempat bersejarah ini terpaksa harus ikut menjadi saksi bentrokan antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa yang merobohkan tembok beton di dekat jembatan Ahrar yang mengarah ke gedung parlemen.
