Pengamat: Sejahterakan Warga Papua Maka Gerakan OPM Akan Mlempem

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menyejahterakan warga Papua untuk menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Hal ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/12).

"Pemerintah tentu harus tegas kepada mereka yang terlibat dengan separatisme," kata Ujang.

Ujang menambahkan, ada cara paling sederhana yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi OPM. Salah satunya dengan menyejahterakan warga Papua.

"Sejahterakan rakyat Papua, maka gerakan OPM tak akan berarti. Kalau rakyatnya sejahtera, tak akan ada OPM," tegasnya.  

Lebih lanjut, pria yang menjabat sebagai direktur eksekutif Indonesia Political Review ini meyakini bahwa isu-isu kememerdekaan Papua akan terus muncul dalam event-event tertentu selama keinginan mereka belum terpenuhi.

"Karena versi OPM tanggal 1 Desember merupakan HUT OPM. Jadi isu (sparatis) tersebut pasti akan terus muncul. Selama keinginan mereka belum tercapai," demikian Ujang.

Pemerintah, kata Ujang, diminta tetap menindak tegas gerakan sparatis OPM yang telah membuat provokasi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) OPM 1 Desember.