Berita

Menkeu Sri Mulyani/Net

Politik

Kata Sri Mulyani: Negara Otoriter Menjamin Investasi, Kata Rizal Ramli: Analisa Ngawur Dan Cetek

MINGGU, 01 DESEMBER 2019 | 11:34 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Jurus ngeles Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disampaikannya bulan lalu untuk menjawab penurunan investasi asing di Indonesia kembali viral dan diperbincangkan publik.

Dalam pernyataannya di media kala itu, Sri Mulyani mengisyaratkan, arus investasi memiliki hubungan positif dengan sistem politik di suatu negara.

Sistem politik otoritarian, sebutnya, mendorong pertumbuhan investasi. Hal ini yang terjadi di Indonesia pada era orotiter Orde Baru.


"Dulu ketika pemerintahan sangat otoriter, investasi datang. Begitu kita demokratis, kemampuan kita untuk membuat lingkungan investasi yang baik itu berkurang," kata Sri Mulyani kala itu (Selasa, 16/7).

Dia juga menambahkan, bagi investor yang terpenting adalah kepastian berusaha di suatu negara.

Sri Mulyani mencontohkan Republik Rakyat China (RRC) sebagai sebuah negara dengan sistem politik sangat terkontrol namun memiliki investasi yang sangat baik.

Analisa Sri Mulyani ini dipandang sebagai sebuah kengawuran khas Sri Mulyani yang terbiasa mencari kambing hitam atas kondisi ekonomi nasional yang tidak kunjung membaik.

"Analisa ngawur, gagal bangkitkan ekonomi, salahkan sistem demokratis. Cetek," ujar ekonom senior DR. Rizal Ramli.

Menurut Rizal, semestinya pemerintah, dalam hal ini kementerian ekonomi dapat mengambil tindakan yang lebih signifikan untuk mengatasi pelemahan ekonomi dari sekadar menyalahkan pihak-pihak eksternal.

Berbicara tentang negara dengan sistem politik otoriter, sebut Rizal, semestinya Sri Mulyani juga mau melihat Korea Utara sebagai contoh yang lain dimana sistem politik tertutup menghambat pertumbuhan ekonomi.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rachmat Makkasau: Cadangan Batu Bara Indonesia Cukupi Kebutuhan Energi hingga 350 Tahun

Senin, 09 November 2026 | 20:31

PHE OSES Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Operasi Migas

Senin, 09 November 2026 | 20:09

Widiastuti Sebut Kemandirian Pangan Indonesia Tembus 70-80 Persen

Senin, 09 November 2026 | 20:01

Jadikan Kepulauan Seribu Beranda Depan Jakarta

Senin, 09 November 2026 | 19:55

LPN Dukung Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 19:34

Fraksi PAN di MPR Minta Gibran Mundur Sukarela

Senin, 09 November 2026 | 19:23

Raja Juli dan Giring Mendadak Mundur dari PSI, Ini Sebabnya

Senin, 09 November 2026 | 19:04

Mengenal Rashida Tlaib, Muslimah Palestina yang Jadi Anggota Kongres AS

Senin, 09 November 2026 | 18:43

Kemenko Pangan Optimistis Swasembada Tetap Terjaga di Tengah El Nino

Senin, 09 November 2026 | 18:40

Intelijen Berperan Penting Bongkar Kasus Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 18:34

Selengkapnya