Konsep Pembangunan Harus Diarahkan Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan

Partai Golkar mengajak masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai arah, dasar, dan haluan dalam pembangunan nasional. Nilai-nilai luhur yang termuat dalam butir-butir Pancasila harus menjadi ruh pengambilan kebijakan-kebijakan strategis.

"Jadi konsep pembangunan beserta turunannya harus diarahkan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ketua Pengarah Pendidikan Politik Partai Golkar 2019, Mujib Rohmat di Jakarta, Sabtu (30/11).

Menurut Mujib, pemantapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan harus diselaraskan dan dijalankan dalam teknis pengambilan kebijakan. Masyarakat luas harus mengingatkan kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakan pembangunan yang kita rencanakan dan laksanakan tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila.

“Jangan sampai nilai-nilai dasar yang menjadi panduan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang seharusnya menjadi akar dan tujuan utama pembangunan luntur karena mengejar kepentingan sesaat yang mengedepankan kepentingan golongan saja,” jelasnya.

Pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, kata Mujib, sangat urgent terus dilakukan ditengah maraknya politik identitas yang memecah belah bangsa. Pancasila merupakan perekat kebhinekaan dan perbedaan yang harus jadi kekuataan bangsa agar maju.

“Perbedaan-perbedaan merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia, tetapi kita harus mampu menjaganya sehingga menjadi kekuataan untuk maju dan besar. Pancasila juga mesti jadi nilai bagi demokrasi substantif di Indonesia,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Mujib, sebagai partai tengah yang selalu menjadi benteng Pancasila, Partai Golkar akan terus berupaya mendorong agar nilai-nilai Pancasila aktual, dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dalam berbagai kehidupan masyarakat, utamanya dalam proses-proses pengambilan kebijakan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.

“Dalam pendidikan politik ini dengan penekanan nilai Pancasila, Partai Golkar juga mendorong peningkatan peran partai politik dalam upaya pemantapan ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI dan mendorong kebijakan pro investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” pungkasnya.