Politikus senior Golkar Agun Gunandjar Sudarsa/RMOL
Partai Golkar diprediksi akan pecah pasca Musyawarah Nasional (Munas).
Menurut politikus senior Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, Golkar bisa saja pecah jika pemilihan ketua umum (Ketum) di Munas menggunakan cara-cara kotor dan tidak demokratis.
"Kalau mekanismenya tidak demokratis, jangan salahkan, akan banyak kader Partai Golkar pada yang akhirnya eksodus. Saya yakin akan terjadi besar-besaran. Kalau dipaksakan dengan cara seperti itu," kata Agun, di sela diskusi yang diselenggarakan di Kantor PARA Syndicate, Jakata Selatan, Jumat (29/11).
Agun menyoroti syarat pendaftaran bakal calon ketua umum (Caketum) Golkar yang mewajibkan 30 persen dukungan dari anggota partai. Dukungan itu sendiri harus diberikan sebelum Munas Golkar dimulai pada 3 Desember mendatang.
Bagi Agun, seharusnya pemberian dukungan dimulai ketika Munas dibuka, bukan sebelumnya. Bila dilakukan sebelumnya, pengurus daerah sebagai pemilik suara berpotensi diintimidasi. Maka itu dia merasa mekanisme yang baru terjadi di era kepemimpinan Airlangga itu bersifat otoriter.
"Dukungan 30 persen yang diserahkan di panitia Munas, saya wajib pertanyakan. Harusnya dukungan itu dilakukan tidak di luar gedung, tapi di forum Munas. Dengan cara apa? Dokumen itu masih kosong. Ada nama A, B, C, D, tinggal dia melingkari. Yang angkanya capai 30 persen itu yang resmi masuk dalam tahapan berikutnya," kata Agun.
Agun meminta kebijakan 30 persen untuk dihapus dan memberikan hak kepada pemilik suara untuk memilih dan dipilih secara adil. Menurutnya, intimidasi terhadap pengurus daerah sebagai pemilik suara bukanlah isapan jempol.
"Hari ini sudah terjadi. Berapa orang yang sudah di Plt, berapa orang yang sudah dicopot, anda bisa cek. Banyak di berbagai daerah itu terjadi. Hal itu terjadi seperti ini menurut hemat saya harus dilawan. Termasuk misalkan proses pencalonan," jelas dia.
Di samping itu, Agun juga mengharapkan menteri-menteri dari Golkar di Kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin tidak mengintervensi Munas. Sebab, dia meyakini Presiden Jokowi melepaskan pemilihan ketua umum Golkar secara jujur dan adil.
"Kalau para menteri yang terlibat, terkait hal itu turun gunung ke bawah, justru harusnya mencegah kecurangan," tutupnya.
