Jelang Munas, Golkar Bingung Tentukan Cara Penyampaian Syarat 30 Persen Suara Ke Caketum

Surat dukungan 30 persen ternyata tidak menjadi persyaratan pendaftaran untuk calon ketua umum Partai Golkar yang akan maju dalam Musyawarah Nasional (Munas).

Belakangan, syarat 30 persen dukungan itu menjadi polemik. Bahkan, panitia Munas dianggap melanggar AD/ART organisasi.

"Bukan ini (surat dukungan 30 persen) syarat adminitsratifnya," ujar Ketua Penyelenggara Munas, Melchias Marcus Mekeng di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (29/11).

Dijelaskan Mekeng, dalam AD/ART sudah diatur bahwa dukungan itu harus diberikan langsung dari pemilik suara dalam Munas kepada bakal calon ketua umum.

"Ini dapat dimaknai pada dua makna, langsung pakai surat atau langsung pakai suara, ini masih berkembang," jelasnya.

Mekeng menambahkan, mekanisme yang dipakai akan diputuskan pemilik suara di Munas. Yakni, pengurus DPP, DPD I dan DPD II serta organisasi sayap partai.

"Biarkan mereka yang memutuskan mau pakai surat dukungan atau mau masuk ke dalam bilik suara untuk menentukan 30 persen tersebut," tukasnya.