Berita

Bendera Papua Nugini/Net

Dunia

Hati-hati Dengan Utang China, Papua Nugini Sudah Terjebak

JUMAT, 29 NOVEMBER 2019 | 22:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Papua Nugini (PNG) agaknya sudah terjebak dengan utang luar negerinya ke China. Sebab pada 2023 mendatang, pembayaran tahunan negeri mutiara hitam ini diperkirakan meningkat sebesar 25 persen yang membuatnya harus terseok-seok.

Terakhir, utang luar negeri Papua Nugini melonjak dari 10 persen ke 42 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada anggaran tahun terakhir. Padahal batas aman utang luar negeri suatu negara adalah 35 persen.

Dalam dokumen anggaran Papua Nugini yang dirilis Kamis (28/11), tidak diinformasikan berapa total utang ke China. Namun dari jadwal pembayaran, terlihat kreditor bilateral terbesar PNG adalah China dengan kewajiban pembayaran tahunan 67 juta dolar AS atau Rp 945 miliar (Rp 14.109/dolar AS) pada 2023.


Utang tersebut menjadi persoalan saat Papua Nugini menjadi tuan rumah kerja sama ekonomi Asia-Pasifik (APEC) tahun lalu.

"Pada saat itu kami di tengah-tengah ekstravaganza APEC. APEC harus karpet merah, jalan-jalan baru yang mewah, semuanya terfokus di Port Moresby, dan (mobil sedan) Maserati," ujar Bendaharawan Ian Ling-Stuckey seperti dilansir oleh Reuters.

"Sekarang, kami memiliki perdana menteri baru yang harus melakukan perjalanan kelas ekonomi," lanjutnya seraya menambahkan bahwa pembelian sedan Maserati Quattroporte pada saat itu memicu protes publik mengingat kondisi kemiskinan yang sedang terjadi di negara itu.

Sekutu lama Papua Nugini, Amerika Serikat sebelumnya telah memperingatkan ekonomi predator yang dilakukan China. Namun Papua Nugini lebih tertarik beralih ke China karena negara tersebut sudah hampir menguasai Pasifik.

"Anda memiliki beberapa pinjaman yang hanya tinggal klik, namun pembayaran yang menjadi masalah," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Think Tank Institute National Affairs, Paul Barker.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya