Berita

Bendera Papua Nugini/Net

Dunia

Hati-hati Dengan Utang China, Papua Nugini Sudah Terjebak

JUMAT, 29 NOVEMBER 2019 | 22:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Papua Nugini (PNG) agaknya sudah terjebak dengan utang luar negerinya ke China. Sebab pada 2023 mendatang, pembayaran tahunan negeri mutiara hitam ini diperkirakan meningkat sebesar 25 persen yang membuatnya harus terseok-seok.

Terakhir, utang luar negeri Papua Nugini melonjak dari 10 persen ke 42 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada anggaran tahun terakhir. Padahal batas aman utang luar negeri suatu negara adalah 35 persen.

Dalam dokumen anggaran Papua Nugini yang dirilis Kamis (28/11), tidak diinformasikan berapa total utang ke China. Namun dari jadwal pembayaran, terlihat kreditor bilateral terbesar PNG adalah China dengan kewajiban pembayaran tahunan 67 juta dolar AS atau Rp 945 miliar (Rp 14.109/dolar AS) pada 2023.


Utang tersebut menjadi persoalan saat Papua Nugini menjadi tuan rumah kerja sama ekonomi Asia-Pasifik (APEC) tahun lalu.

"Pada saat itu kami di tengah-tengah ekstravaganza APEC. APEC harus karpet merah, jalan-jalan baru yang mewah, semuanya terfokus di Port Moresby, dan (mobil sedan) Maserati," ujar Bendaharawan Ian Ling-Stuckey seperti dilansir oleh Reuters.

"Sekarang, kami memiliki perdana menteri baru yang harus melakukan perjalanan kelas ekonomi," lanjutnya seraya menambahkan bahwa pembelian sedan Maserati Quattroporte pada saat itu memicu protes publik mengingat kondisi kemiskinan yang sedang terjadi di negara itu.

Sekutu lama Papua Nugini, Amerika Serikat sebelumnya telah memperingatkan ekonomi predator yang dilakukan China. Namun Papua Nugini lebih tertarik beralih ke China karena negara tersebut sudah hampir menguasai Pasifik.

"Anda memiliki beberapa pinjaman yang hanya tinggal klik, namun pembayaran yang menjadi masalah," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Think Tank Institute National Affairs, Paul Barker.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya