Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Jokowi Tidak Mau Pemilihan Presiden Di MPR

JUMAT, 29 NOVEMBER 2019 | 17:48 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Wacana pemilihan presiden melalui MPR, tidak secara langsung oleh masyarakat, kembali menguat beberapa hari terakhir. Wacana tersebut didukung oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj saat bertemu ketua MPR Bambang Soesatyo.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap menginginkan pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Jokowi tak mau pemilihan presiden itu kembali dilakukan oleh MPR.

“Beliau tegas mengatakan, 'saya lahir dari pemilihan presiden secara langsung. Karena itu, saya akan tetap mendukung pemilihan presiden secara langsung, tidak melalui MPR'," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11).


Menurut Fachrul, apa pun pendapat masyarakat mengenai mekanisme pemilihan presiden, Jokowi tetap ingin rakyat memilih langsung.

"Beliau lahir dari pilkada langsung, baik di Solo, gubernur jakarta, dan lahir juga dari pemilihan presiden langsung dua kali di Indonesia. Karena itu sesuai dengan konstitusi UUD 1945," ulang Fachrul lagi.

Sebelumnya, Bamsoet pernah melempar wacana tersebut. Menurutnya, pemilihan presiden lewat MPR sesuai dengan sila keempat Pancasila.  Bamsoet juga menganggap pilpres langsung telah membuat masyarakat terbelah. Karenanya, dia meminta lembaga-lembaga survei mengevaluasi pilpres secara langsung dan meneliti dampak positif dari pilpres lewat MPR seperti dahulu.

Wacana pilpres melalui MPR kembali menguat ketika Bamsoet berkunjung ke kantor PBNU pada Rabu (27/11).

"Kami juga hari ini mendapat masukan dari PBNU berdasarkan hasil Munas PBNU sendiri di tahun 2012 di Cirebon yang intinya adalah PBNU merasa pemilihan presiden dan wapres lebih bermanfaat, bukan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang (dipilih rakyat) langsung," kata Bamsoet.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya