Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Net
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) makin terasa tidak prorakyat. Bahkan cenderung memihak kepada asing dan menambah susah hidup rakyat.
Terbaru, SMI memastikan cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) rokok bakal naik pada Januari 2020. Menyusuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sudah lebih dulu diketok palu.
Kebijakan tersebut patut dipertanyakan. Karena dirumuskan tanpa pernah melalui pembicaraan dengan DPR RI, khususnya Komisi XI yang merupakan mitra kerja Kemenkeu.
Dikhawatirkan, kebijakan SMI tersebut bukan untuk mendukung visi misi Presiden Joko Widodo. Tapi lebih mengakomodir kepentingan asing, yang sama sekali tidak memberi keuntungan bagi Indonesia.
Kenaikan CHT dan HJE dipastikan akan berdampak langsung terhadap perusahaan rokok di Indonesia. Khususnya para pekerja dan keluarganya, karena kemungkinan akan ada efisiensi alias pengurangan jumlah pegawai yang dilakukan pemilik perusahaan.
Karena itulah, Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule meminta dengan sangat kepada Jokowi untuk menimbang ulang posisi SMI sebagai Menkeu.
"Pak
@jokowi mohon pecat menkeu SMI. Kebijakannya mengisap, menyusahkan rakyat. Berpihak kepada asing, bukan rakyat Indonesia," ucap Iwan Sumule melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (29/11).
Sebelumnya, Iwan Sumule juga mengkritik terpilihnya kembali SMI sebagai Menkeu. Karena
SMI dikenal doyan ngutang untuk menambal deifisit keuangan negara.
“Kalau atasi defisit hanya dengan cara berutang, kita tak butuh menteri keuangan lulusan Amerika. Cukup tukang kredit aja, pak,†sindirnya.
