Berita

Ray Rangkuti/RMOL

Hukum

Kesehatan Jangan Melulu Jadi Tolak Ukur Pemberian Grasi

JUMAT, 29 NOVEMBER 2019 | 08:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemberian grasi pada narapidana korupsi yang juga mantan Gubernur Riau Annas Maamun semakin memperlihatkan komitmen Presiden Joko Widodo pada pemberantasan korupsi lemah.

Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti menilai bahwa grasi bakal memiliki dampak yang panjang. Misalnya saja, koruptor lain akan mulai ramai mengklaim mengalami ganguan kesehatan untuk bisa diringankan atas dasar pertimbangan kemanusiaan

"Di sinilah sikap presiden diuji," ucap Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/11).


Tidak hanya itu, Ray juga membandingkan dengan nasib para aktivis pejuang kedaulatan rakyat yang dipenjara tapi tidak diberi keringanan oleh Jokowi.

Padahal perjuangan mereka nyata bagi rakyat dan berbanding terbalik dengan koruptor yang membuat rakyat makin sengsara. Dalam konteks tersebut, sambungnya, grasi Jokowi layak mendapat kritik.

“Presiden seperti memperlihatkan sisi kemanusiaannya, tapi saat yang sama abai pada nasib tahanan lain yang dipenjara semata karena memperjuangkan hak mereka sebagai warga negara," kata Ray.

Atas alasan itu, Ray mengingatkan bahwa grasi tidak melulu harus menjadikan sisi kesehatan napi sebagai tolak ukur. Melainkan harus dipadupadankan dengan faktor-faktor lain.

Semisal, urainya, latar belakang bobot kejahatan, efeknya bagi sistem dan peradaban bangsa, nilai moral dari grasi itu sendiri, dan unsur keadilan atas grasinya.

“Termasuk di dalamnya mencegah yang tak patut dipidana mendekam dalam tahanan," papar Ray.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya