Hati-Hati Ajukan Anggaran, Kemendagri Trauma Dengan Kasus Korupsi E-KTP

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kesekertariatan Jendral Kemendagri ternyata masih trauma dengan kasus mega korupsi KTP elektronik (e-KTP).

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, trauma itu berdampak pada kurangnya blangko e-KTP.

“Jujur kami melihat temen-temen di Kemendagri terutama Dukcapil dan Kesekjenan ada rasa trauma dengan kasus e-KTP itu," kata Tito saat RDP dengan Komisi II DPR RI, Kamis (28/11).

Tito menambahkan, pihaknya memang lama untuk mengajukan anggaran di Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Tito mengaku, Kemendagri sangat berhati-hati terkait anggaran e-KTP.

"Teman-teman sangat berhati-hati, ketika sudah menyangkut nomenklatur e-KTP, sangat hati-hati," imbuhnya.

Lebih lanjut mantan Kapolri itu mengatakan, meminta dukungan dari Komisi II DPR RI untuk menyelesaikan masalah blanko e-KTP.

“Juga memohon dukungan dari mitra dari legislatif. Dari komis II terutama juga untuk bantu berempati untuk bantu selesaikan masalah blangko. Ini merupakan kebutuhan yang sangat-sangat mendasar bagi masyarakat Indonesia," tutupnya.