Berita

Rachmawati Soekarnoputri/RMOL

Politik

Bamsoet Klaim Publik Ingin Jabatan Presiden Tiga Periode, Rachmawati: Jangan Aji Mumpung

RABU, 27 NOVEMBER 2019 | 23:14 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Klaim Ketua MPR Bambang Soesatyo yang menyebut publik menginginkan penambahan masa jabatan presiden ditanggapi sinis oleh putri Presiden Pertama Indonesia Sukarno, Rachmawati Soekarnoputri.

Ditemui usai kegiatan wisuda Universitas Bung Karno di Gedung Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Rachma menyatakan pernyataan Bamsoet berbahaya.

Pasalnya, menurut Rachma, wacana kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang saat ini sedang santer diwacanakan tidak disalahartikan atau diselewengkan dengan wacana penambahan masa jabatan presiden.


"Jangan sampai niat baik ini justru merubah konstitusi kita," katanya.

Ia mengatakan, anggota parlemen, dari unsur MPR dan DPR jangan berpikir upaya untuk kembali ke UUD 45 asli sebagai permainan politik belaka.

"Mumpung ada upaya ini (kembali ke UUD 45 asli). Jadi memasukkan hal-hal yang merumitkan, merisaukan masalah bangsa dan negara kita," ujarnya.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menceritakan, kala ia menjadi Wantimpres, kondisi seperti ini pernah juga muncul ke permukaan, namun kala itu kasusnya adalah DPD, bukan masa jabatan presiden.

Kala itu, kenang Rachma, pemerintah pernah menghadapi upaya amandemen ke-5 yang dimanfaatkan dengan upaya penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Saya mengatakan kepada presiden waktu itu (SBY), itu berbahaya sebab kita akan terjebak. Amandemen ke-5 itu parsial. Saya melihat ini suatu pintu yang menjebak kita ke dalam situasi yang lebih tidak menentu," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya