Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/RMOL

Politik

Disinggung Soal Grasi Annas Maamun, Mahfud MD Malah Beri Salam

RABU, 27 NOVEMBER 2019 | 22:07 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo memberikan grasi terhadap mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Annas merupakan narapidana kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan Provinsi Riau.

Dengan diberikannya grasi ini, Annas yang kini ditahan di Lapas Sukamiskin Bandung diprediksi akan bebas pada Oktober 2020.

Nantinya, Annas hanya menjalani enam tahun masa hukuman dari vonis tujuh tahun penjara yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung (MA).


Saat disinggung terkait pemberian grasi itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD enggan mengomentarinya.

Mahfud terlihat cuek dengan pertanyaan awak media usai melakukan rapat terbatas dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Agama Fachrul Razi.

Bahkan, Mahfud hanya membalas pertanyaan rekan media dengan salam.

"Gini gini gini, Assalamualaikum," kata Mahfud, Rabu (27/11).

Mahfud hanya menunjukkan ekspresi muka datar. Dia juga melambaikan tangan dan langsung meninggalkan rekan wartawan dengan masuk ke dalam mobil.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi memberikan grasi terhadap narapidana kasus korupsi, Annas Maamun.

Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto mengatakan, mantan Gubernur Riau itu diberi grasi lewat  keputusan presiden nomor; 23/G tahun 2019 tentang pemberian grasi tanggal 25 Oktober 2019.

"Bahwa memang benar, terpidana H. Annas Maamun mendapat grasi dari presiden. Grasi yang diberikan presiden berupa pengurangan jumlah pidana dari 7 (tujuh) tahun menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun," kata Ade.

Ade menambahkan, berdasarkan data pada sistem data base pemasyarakatan bahwa Annas Maamun yang harusnya bebas pada 3 oktober 2021, menjadi 3 Oktober 2020. Hal itu lantaran mendapatkan grasi 1 tahun. Sedangkan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan telah dibayarnya pada 2016 lalu.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya