Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw/Net
Tidak ada yang boleh melakukan perayaan apapun pada 1 Desember mendatang di Papua, termasuk HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Langkah tegas ini diambil Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw untuk menjaga kondusivitas di tanah Papua.
“Rencana pengamanan tetap akan dilakukan dengan melibatkan personel dari polda dan polres jajaran, tidak boleh ada yang merayakan apapun pada 1 Desember nanti,†kata Paulus dalam keteranganya, Selasa (26/11).
Setidaknya, ada 1.300 pasukan personil pasukan gabungan yang bakal diturunkan untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan serta dalam rangka menjaga situasi dan keamanan di Papua.
Pengerahan 1.300 personel itu, sambung Paulus, bukan hanya untuk antisipasi beberapa gerakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin membuat situasi Papua menjadi tidak aman, tetapi pada tanggal 1 Desember juga menjadi hari di mana umat Kristiani di Papua memperingati hari pertama menyambut Natal.
“Hari pembuka untuk merayakan Natal untuk umat Kristen dan Katolik dari berbagai demonasi gereja melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Ini menjadi tugas kami untuk mengamankan jalannya ibadah tersebut,†ujarnya.
Namun begitu, sambung Paulus, tanggal tersebut juga dijadikan oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua. Ini menjadi agenda rutin yang harus diwaspadai berkaitan dengan upaya-upaya menaikan bendera Bintang Gejora dan upaya-upaya melakukan demonstrasi dengan mengerahkan massa yang besar.
“Sampai dengan saat ini, keadaan aman dan terkendali. Kami sudah sepakat dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota bahwa kami tidak mengijinkan untuk aksi berupa apa saja dalam rangka memperingati 1 Desember tersebut. Sebab bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia,†katanya.
Terkait akan ada kosentrasi massa pada 1 Desember di lapangan Trikora untuk mempertingati kemerdekaan bangsa Papua, Waterpauw mengatakan, pihaknya sama sekali tidak mengizinkan hal tersebut dilakukan.
“Tetap kami tolak. Prinsipnya kami tidak mengijinkan demo damai, ibadah, atau yang sifatnya sebagai pemicu untuk mereka melakukan aksi-aksi tersebut,†tegas dia.
