Johan Budi: Pak Tito, Hati-Hati Lho Tangani KTP-EL

Komisi II DPR mengingatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk hati-hati dalam menangani masalah anggaran KTP elektronik (KTP-el). Sebab, KTP-el menjadi masalah hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR Johan Budi dalam rapat membahas pergeseran anggaran Kemendagri untuk menambal kekurangan pengadaan blangko KTP-el.

"Jangan sampai, sekali lagi saya ingatkan, karena ini persoalan e-KTP pak, dan Pak Mendagri tahu, waktu itu Kapolri kan, bahwa e-KTP itu ada persoalan pak di KPK," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).

Johan menegaskan supaya problematika kasus korupsi yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto itu tak terulang di era Tito sebagai menteri.

"Karena itu, saya mengingatkan, yang hati-hati gitu loh pak, jangan sampai terulang lagi," tekannya.

Johan mengingatkan juga soal harga perlembar blangko KTP-el. Blangko seharga Rp 10 ribu itu pernah disebut ada chipnya. Hal ini juga Johan pertanyakan pada Tito.

"Apakah sekarang ini ada chipnya tidak? Kalau yang saya pegang itu kertas biasa, kalau nggak salah di glodok Rp 1.500, nggak ada chipnya ini. Saya lapor ke Pak Mendagri juga," jelas politisi PDI Perjuangan ini.

"Sebagai masukan ke Pak Mendagri untuk mengawasi pekerjaan dari anak buahnya," demikian Johan.