Berita

Budi Karya Sumadi/Net

Politik

Tiket Pesawat Melambung, Kemenhub Berupaya Turunkan Harga Avtur

SELASA, 26 NOVEMBER 2019 | 11:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Semakin tingginya harga tarif pesawat membuat transportasi udara saat ini menjadi sepi peminat. Untuk mengatasi persoalan, Kementerian Perhubungan akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait mencari solusi dengan menurunkan harga avtur.

Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

"Dalam waktu dekat ini kami ingin mengupayakan untuk memberikan solusi bagi harga tiket pesawat melalui satu harga avtur yang lebih baik. Kami akan rapatkan dengan Kementerian BUMN, Pertamina, dan stakeholder terkait untuk membahas soal avtur," ujar Budi.


Dikatakan oleh Budi, harga tiket pesawat dalam industri penerbangan sangatlah bergantung pada harga avtur, di mana komponen tersebut menyumbang sekitar 40 persen dari struktur biaya operasional maskapai penerbangan.

Lebih lanjut, strategi yang akan dilakukan salah satunya adalah untuk mencari daerah-daerah yang memiliki harga avtur tidak terlalu tinggi. Misalnya, saat ini harga avtur di Jakarta dan Singapura memiliki perbedaan 25 persen, jika harga avtur dikurangi maka perbedaannya akan menjadi 15 atau 20 persen.

"Kemudian kita akan tentukan kira-kira di beberapa titik daerah yang kita tetapkan harga avturnya tidak terlalu tinggi. Daerah tersebut misalnya: Bali, Kupang, Makasar, Jayapura, Palembang yang menjadi sub-sub, sehingga pesawat dapat menggunakan avtur yang ada di titik-titik itu," lanjutnya.

Akibat tingginya harga avtur yang memicu semakin rendahnya peminat penumpang pesawat, beberapa maskapai penerbangan ikut kewalahan karena tidak bisa menutupi biaya operasional. Bahkan ada maskapai penerbangan yang terpaksa tutup.

Oleh kalangan Komisi V DPR RI, hal ini yang kemudian menjadi persoalan karena mempengaruhi kondisi ekonomi nasional.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya