Berita

Budi Karya Sumadi/Net

Politik

Tiket Pesawat Melambung, Kemenhub Berupaya Turunkan Harga Avtur

SELASA, 26 NOVEMBER 2019 | 11:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Semakin tingginya harga tarif pesawat membuat transportasi udara saat ini menjadi sepi peminat. Untuk mengatasi persoalan, Kementerian Perhubungan akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait mencari solusi dengan menurunkan harga avtur.

Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

"Dalam waktu dekat ini kami ingin mengupayakan untuk memberikan solusi bagi harga tiket pesawat melalui satu harga avtur yang lebih baik. Kami akan rapatkan dengan Kementerian BUMN, Pertamina, dan stakeholder terkait untuk membahas soal avtur," ujar Budi.


Dikatakan oleh Budi, harga tiket pesawat dalam industri penerbangan sangatlah bergantung pada harga avtur, di mana komponen tersebut menyumbang sekitar 40 persen dari struktur biaya operasional maskapai penerbangan.

Lebih lanjut, strategi yang akan dilakukan salah satunya adalah untuk mencari daerah-daerah yang memiliki harga avtur tidak terlalu tinggi. Misalnya, saat ini harga avtur di Jakarta dan Singapura memiliki perbedaan 25 persen, jika harga avtur dikurangi maka perbedaannya akan menjadi 15 atau 20 persen.

"Kemudian kita akan tentukan kira-kira di beberapa titik daerah yang kita tetapkan harga avturnya tidak terlalu tinggi. Daerah tersebut misalnya: Bali, Kupang, Makasar, Jayapura, Palembang yang menjadi sub-sub, sehingga pesawat dapat menggunakan avtur yang ada di titik-titik itu," lanjutnya.

Akibat tingginya harga avtur yang memicu semakin rendahnya peminat penumpang pesawat, beberapa maskapai penerbangan ikut kewalahan karena tidak bisa menutupi biaya operasional. Bahkan ada maskapai penerbangan yang terpaksa tutup.

Oleh kalangan Komisi V DPR RI, hal ini yang kemudian menjadi persoalan karena mempengaruhi kondisi ekonomi nasional.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya