Berita

Neta S Pane/Net

Politik

IPW: Apakah Empat Kapolda Ini Dapat Keistimewaan Khusus?

MINGGU, 24 NOVEMBER 2019 | 08:47 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Saat ini terdapat empat Kapolda yang memegang rekor paling lama menjabat, yaitu mencapai selama tiga tahun lebih. Jabatan selama itu termasuk yang tak biasa, sebab kapolda lazimnya dalam satu atau dua tahun sudah dirotasi.

Begitu kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/11).

Empat kapolda yang telah tiga tahun lebih menjabat antara lain, Kapolda Aceh Irjen RS Djambak yang menjabat sejak 16 September 2016.


Lalu Kapolda DIY Irjen Achmad Dofiri yang menjabat sejak 15 Nopember 2016 dan Kapolda Bali Irjen Petrus Golose sejak 12 Desember 2016 dan Kapolda Sumbar Irjen Fakhrizal sejak 22 Desember 2016.

“Sepertinya Polri memberi keistimewaan khusus kepada empat kapolda. Tidak ada penjelasan resmi dari Polri, kenapa keempat jenderal itu bisa begitu lama menjabat sebagai kapolda di satu tempat,” tanya Neta.

Dari catatan IPW, tidak ada prestasi menonjol dari empat kapolda tersebut selama menjabat. Hanya saja, Kapolda Yogyakarta Irjen Ahmad Dofiri peraih Adhi Makayasa Akpol 1989 dan cukup lama meniti karier di sana sebagai wakapolda DIY.

Sementara untuk Irjen Fakhrizal, Neta memperkirakan akan menjadi kapolda Sumbar hingga pensiun. Sebab, Fakhrizal diprediksi bakal ikut dalam Pilkada Sumbar yang akan digelar tahun depan.

Sementara RS Djambak sempat disebut-sebut akan bergeser dari Aceh ke Sumsel. Tapi hingga kini, lulusan Akpol 1987 yang satu angkatan dengan Mendagri Tito Karnavian itu masih saja menjabat sebagai Kapolda Aceh.

Sedangkan Kapolda Bali Irjen Petrus Golose yang merupakan lulusan Akpol 1988 tidak terdengar akan dirotasi.

Namun setelah Kabareskrim Idham Azis menjadi Kapolri, nama Petrus yang satu angkatan Akpol dengan Idham Azis terdengar masuk dalam bursa calon kabareskrim bersaing ketat dengan Kadiv Propam Irjen Sigit, lulusan Akpol 1991.

“Namun hingga 23 hari menjabat sebagai kapolri, Idham belum juga menunjuk penggantinya,” ujar Neta.

Sejauh ini memang tidak ada ketentuan yang menjelaskan tentang berapa lama seorang jenderal bisa menjabat sebagai kapolda. Lantaran semua tergantung hak prerogatif kapolri dan usulan dari Wanjakti Polri.

Namun, jika terlalu lamanya seorang perwira menjabat posisi kapolda dikhawatirkan akan mengganggu proses pembinaan karir di Polri, yang akhirnya mengganggu profesionalisme kepolisian.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya