Berita

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo berbincang dengan nelayan/Ist

Politik

Kepercayaan Publik Rendah, Gerindra: Kerja Edhy Prabowo Senyap

SABTU, 23 NOVEMBER 2019 | 14:36 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Tingkat kepercayaan publik terhadap Edhy Prabowo rendah dalam menjalankan amanahnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju.

Berdasarkan survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) pada November lalu, Edhy Prabowo mendapatkan kepercayaan publik rendah dengan angka 0,7 persen dalam kinerjanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Merespons temuan tersebut, Ketua DPP Partai Gerindra, Hendarsam Marantuko mengungkapkan bahwa parameter kepercayaan publik seringkali berbanding lurus dengan popularitas. Selama ini,  popularitas Edhy tidak begitu terlihat, namun kualifikasi dari segi kemampuan tidak perlu dipertanyakan.


Hendarsam mengatakan, sebagai seseorang yang memiliki pengalaman 10 tahun menjadi pimpinan Komisi IV DPR RI, Edhy sudah sangat memenuhi kualifikasi dan kapasitas terkait dengan kementerian yang ia gawangi saat ini.

"Tapi tingkat popularitas, beliau kan kerjanya senyap. Saya tahu persis Pak Edhy Prabowo kinerjanya bagus. Salah satu kader Gerindra terbaik," tegasnya dalam diskusi Polemik di Ibis Tamarin, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).

Selain Edhy Prabowo, masih ada tokoh-tokoh lain yang tidak dipercaya publik dapat mengemban amanah sebagai menteri. Di antaranya adalah Menteri Agama, Fachrul Razi dengan perolehan 1,5 persen dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang memiliki kepercayaan publik sebesar 1 persen.

Survei ini dilakukan pada Oktober-November 2019 dengan metode pengumplan data wawancara kuesioner berbasis teknologi informasi modern terhadap 800 responden. Penarikan sampel menggunakan purposive sampling dengan margin of error +/-4,5% pada tingkat kepercayaan 95%.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya