Komisi I DPR Minta Kebijakan Anti Radikalisme Satu Suara

Selama ini Komisi I DPR RI melihat pemerintah hanya membuat kegaduhan sekaligus menambah bingung masyarakat lantaran pemerintah kurang cermat dalam hal kebijakan anti radikalisme.

Setiap pejabat ketika bicara anti radikalisme selalu berbeda-beda pandangannya, antara Menteri Agama, Menkopolhukam, Mendagri, dan Polri.

Begitu yang disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PKS Sukamta usai diskusi Perspektif Indonesia di Kedai Sirih Merah, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).

“Kami berharap pemerintah itu satukan suara dulu yang dimaksud dengan radikalisme itu apa. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan masyarakat. Seolah-olah negara ini sedang betul-betul situasi kacau gitu kan, kok semua jadi bicara radikalisme padahal tidak jelas,” saran Sukamta.

Setelah menyatukan persepsi apa sebetulnya yang dikatakan radikalisme, pemerintah juga harus satu suara dalam menggunakan metode untuk memerangi radikalisme.
Lalu pendekatan seperti apa yang bakal diterapkan untuk menekan tingkat radikalisme. Hal ini penting, agar masyarakat tidak menjadi sasaran.
“Kalau ini tidak ada transparansi metodologi penanganan, dan yang ada hanyalah omongan-omongan serampangan dari para pejabat publik, nanti akan menimbulkan masalah baru,” kata dia.

Misalnya, jika tidak ada metodelogi yang jelas, pemerintah dengan gampang menuduh orang ataupun kelompok sebagai radikal.

“Nanti ada orang itu mudah sekali dituduh diberi label apalagi kalau yang diberikan contoh oleh pejabat itu adalah tampilan-tampilan fisik misalnya celana cingkrang,” pungkasnya.

Untuk itu, Sukamta menambahkan, Komisi I DPR RI meminta agar pemerintah mendiskusikan metodelogi penanganan radikalisme ini.

“Jelaskan kepada DPR dialog, ini loh kebijakan kami ini program kami ini kegiatan kami ini,” demikian tutup Sukamta.