Berita

Protes di Kolombia/Reuters

Dunia

Protes Kepemimpinan Presiden Duque, 100 Ribu Orang Turun Ke Jalanan Ibukota Kolombia

JUMAT, 22 NOVEMBER 2019 | 06:55 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kolombia menjadi negara di Amerika Selatan terbaru yang menghadapi gelombang protes jalanan. Pada hari Kamis (21/11), lebih dari 100 ribu pengunjuk rasa turun ke jalanan ibukota, Bogota dan sejumlah kota lain di Kolombia.

Para pengunjuk rasa yang datang dari sejumlah kelompok masyarakat sipil mengirimkan seruan terhadap pemerintahan sayap kanan Presiden Ivan Duque atas reformasi ekonomi yang dipimpinnya.

Protes atas reformasi ekonomi itu sendiri sebenarnya telah disuarakan sejak bulan lalu. Namun pasca berminggu-minggu protes di Chile yang dipicu oleh ketidaksetaraan ekonomi yang berkelanjutan, serta kerusuhan di Bolivia, Ekuador, Haiti, Venezuela dan Brasil, gelombang protes yang muncul di Kolombia berubah menjadi lebih kuat.


Protes yang muncul menjadi akumulasi dari protes yang tumbuh atas ketidakpuasan kinerja pemerintah dalam berbagai aspek di masyarakat, terutama dalam hal ekonomi dan keamanan.

"Di komunitas saya, di departemen Cauca saya, mereka membunuh para pemimpin sosial kami di tanah adat kami, mereka membunuh kami secara selektif," kata salah seorang pengunjuk rasa di Bogota, Almayari Barano Yanakuna.

Dengan mengibarkan bendera pelangi pribumi di atas bahunya, dia mengatakan rumahnya di Kolombia barat pernah menjadi tempat pertumpahan darah. Meski sempat merasakan kedamaian singkat pada tahun 2016 ketika pemerintah menandatangani perjanjian perdamaian tengara, kekerasan terhadap komunitasnya kembali lagi terjadi. Karena itulah dia pergi ke Bogota untuk mengirim pesan ke Duque dan negara.

"Hari ini, saya ingin mengirim pesan bahwa mereka menghormati wilayah leluhur kami, bahwa mereka menghormati kehidupan," katanya.

"Kami tidak ingin ada pembunuhan lagi," tegasnya.

Pemerintahan Duque yang baru berkuasa satu tahun lebih belakangan itu dirusak oleh perpecahan politik yang mendalam, tertambat terutama pada kegagalan pemerintah untuk mematuhi proses perdamaian negara itu, korupsi dan pembunuhan para pemimpin sosial.

Ketegangan-ketegangan itu semakin dalam dalam beberapa pekan terakhir dengan pembantaian penduduk asli oleh kelompok-kelompok kriminal di Cauca dan pengunduran diri menteri pertahanan Duque setelah pemboman yang menargetkan para pembangkang dari kelompok pemberontak Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) yang terdemobilisasi, serta menewaskan sedikitnya delapan orang anak-anak.

Pelajar, kelompok masyarakat adat, buruh, politik dan sosial turun ke jalan untuk membawa keluhan mereka masing-masing terhadap pemerintahan Duque.

Direktur Andes Kantor Washington tentang Amerika Latin Gimena Sanchez menyebut, apa yang mereka serukan adalah "referendum tentang Duque".

"Ini bukan hanya protes tentang 'Bisakah kita mengubah siapa pun yang ada dalam pemerintahan,'" kata Sanchez.

"Tetapi fakta bahwa seluruh sistem politik dan ekonomi gagal memenuhi kebutuhan orang Amerika Latin yang lebih luas," tambahnya seperti dimuat Reuters.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya