Berita

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo/RMOL

Nusantara

Berantas Kejahatan, Pengusaha Ikan Jadi Mata Dan Telinga KKP Di Tengah Laut

RABU, 20 NOVEMBER 2019 | 16:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan pelaku usaha perikanan agar  tidak terlibat dalam berbagai tindak kriminal di tengah laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, kejahatan yang terjadi di tengah laut seperti penyelundupan obat-obatan terlarang, satwa yang dilindungi, perbudakan, maupun perdagangan orang.

“Begitu ada kapal asing yang masuk dan aktivitas yang mencurigakan di tengah laut, bapak dan ibu segera hubungi kami," kata Edhy saat silaturahmi dengan pelaku usaha perikanan tangkap Indonesia di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Selasa (19/11).


Edhy menambahkan, para pelaku usaha perikanan bisa menjadi mata dan telinga KKP untuk menghentikan kejahatan yang berada di perairan.

"Bapak dan ibu jadi mata dan telinga kami di tengah laut. Kita kerja sama menghentikan pencuri ikan karena pencuri ikan bukan musuhnya negara saja, tapi juga musuhnya pelaku usaha Indonesia," tegasnya.

Lebih lanjut Edhy mengatakan, kebijakan pemerintah melarang bongkar muat di tengah laut juga dilakukan atas dasar pertimbangan tersebut.  Bongkar muat di tengah laut membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mentransfer hasil tangkapan nya ke kapal angkut yang sudah menunggu di laut lepas, kemudian dikirim ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi.

"Praktik ini berpotensi mengurangi pendapatan pajak negara," pungkas Edhy.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya