Berita

Rapat di Komisi II DPR/RMOL

Politik

Ketua Komisi II: Idealnya Papua Terdiri Dari Tujuh Provinsi

RABU, 20 NOVEMBER 2019 | 12:08 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dua provinsi yang ada saat ini tidak cukup untuk disebut ideal dalam mengurus administrasi masyarakat yang tinggal bumi cenderawasih, Papua.

Begitu dikatakan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia saat menerima kunjungan dari tokoh Papua di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

"Idealnya tanah Papua ini terdiri dari minimal tujuh provinsi karena berasal dari tujuh suku besar," ujarnya.


Doli menyebut sebaran luasan wilayah Papua menjadikan tanah tersebut rawan terjadinya konflik, terutama yang beririsan dengan persoalan sosial.

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan bahwa penyelesaian Papua tidak lain dengan menggunakan pendekatan peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi.

"Dan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan ekonomi itu memang harus ada penyebaran sentra-sentra pelayanan publik, sentra-sentra aktivitas ekonomi itu," jelasnya.

Sambungnya, salah satu langkah yang bisa diambil adalah pemekaran wilayah. Tetapi, pemerintah masih memberlakukan moratorium terhadap daerah otonomi baru (DOB).

"Karena kita punya hambatan soal moratorium pemekaran yang sampai saat sekarang belum dicabut," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya