Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Arief Poyuono: Program Infrastruktur Jokowi Penyebab Utama Utang BUMN Menumpuk

SELASA, 19 NOVEMBER 2019 | 09:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Program pembangunan infrastruktur yang didorong oleh Presiden RI Joko Widodo lima tahun terakhir berkontribusi besar dalam menyebabkan utang besar di BUMN.

"Akibatnya BUMN di Indonesia menunjukkan outlook utang yang mengkhawatirkan yang menyebabkan adanya risiko kontijensi antara lain rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER), kemampuan bayar utang (interest coverage rasio/ICR), rasio balik modal (retun on equity/ROE) serta persentase utang terhadap PDB BUMN," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangan yang diterima redaksi (Selasa, 19/11).

Dia menjelaskan, utang luar negeri (ULN) BUMN Indonesia hingga Juli 2019 mencapai angka 52,8 miliar dolar AS. Angka tersebut terbilang mengkhawatirkan dan berdampak pada adanya risiko kontijensi atau ketidakpastian untuk RI.


"Memang, berdasarkan laporan keuangan tersebut, beberapa BUMN Indonesia yang disorot dalam laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk. (WSKT), PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA), PT Adhi Karya Tbk. (ADHI), PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) dan PT Indofarma Tbk. INAF)," tambahnya.

Dia mencontohkan pertumbuhan utang BUMN karya menduduki posisi teratas di mana PT Waskita Karya yang awalnya hanya Rp 9,7 triliun di tahun 2014, namun pada akhir Juni 2019 melesat hingga Rp 103,7 triliun atau naik 970 persen dalam lima tahun terakhir. Menurutnya, hal ini terjadi akibat program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Joko Widodo

"Misalnya lagi, di sektor perbankan BUMN seperti Bank BTN yang utangnya, dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 287,8 trilyun atau naik sebanyak 117,4 persen dari akhir tahun 2014, akibat NPL yang tinggi macetnya kredit perumahan bersubsidi yang jadi program Joko Widodo," sambungnya.

"Berbeda dengan emiten batu bara, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), yang dalam periode yang sama total kewajiban perusahaan hanya naik 16,6 persen, dari Rp 6,1 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 7,2 triliun di paruh pertama tahun ini," ujarnya

"Nah jadi program program infrastruktur Joko Widodo lah yang buat hutang BUMN menumpuk dan beresiko gagal bayar," tambahnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya