Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Arief Poyuono: Program Infrastruktur Jokowi Penyebab Utama Utang BUMN Menumpuk

SELASA, 19 NOVEMBER 2019 | 09:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Program pembangunan infrastruktur yang didorong oleh Presiden RI Joko Widodo lima tahun terakhir berkontribusi besar dalam menyebabkan utang besar di BUMN.

"Akibatnya BUMN di Indonesia menunjukkan outlook utang yang mengkhawatirkan yang menyebabkan adanya risiko kontijensi antara lain rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER), kemampuan bayar utang (interest coverage rasio/ICR), rasio balik modal (retun on equity/ROE) serta persentase utang terhadap PDB BUMN," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangan yang diterima redaksi (Selasa, 19/11).

Dia menjelaskan, utang luar negeri (ULN) BUMN Indonesia hingga Juli 2019 mencapai angka 52,8 miliar dolar AS. Angka tersebut terbilang mengkhawatirkan dan berdampak pada adanya risiko kontijensi atau ketidakpastian untuk RI.


"Memang, berdasarkan laporan keuangan tersebut, beberapa BUMN Indonesia yang disorot dalam laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk. (WSKT), PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA), PT Adhi Karya Tbk. (ADHI), PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) dan PT Indofarma Tbk. INAF)," tambahnya.

Dia mencontohkan pertumbuhan utang BUMN karya menduduki posisi teratas di mana PT Waskita Karya yang awalnya hanya Rp 9,7 triliun di tahun 2014, namun pada akhir Juni 2019 melesat hingga Rp 103,7 triliun atau naik 970 persen dalam lima tahun terakhir. Menurutnya, hal ini terjadi akibat program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Joko Widodo

"Misalnya lagi, di sektor perbankan BUMN seperti Bank BTN yang utangnya, dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 287,8 trilyun atau naik sebanyak 117,4 persen dari akhir tahun 2014, akibat NPL yang tinggi macetnya kredit perumahan bersubsidi yang jadi program Joko Widodo," sambungnya.

"Berbeda dengan emiten batu bara, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), yang dalam periode yang sama total kewajiban perusahaan hanya naik 16,6 persen, dari Rp 6,1 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 7,2 triliun di paruh pertama tahun ini," ujarnya

"Nah jadi program program infrastruktur Joko Widodo lah yang buat hutang BUMN menumpuk dan beresiko gagal bayar," tambahnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya