Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Arief Poyuono: Program Infrastruktur Jokowi Penyebab Utama Utang BUMN Menumpuk

SELASA, 19 NOVEMBER 2019 | 09:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Program pembangunan infrastruktur yang didorong oleh Presiden RI Joko Widodo lima tahun terakhir berkontribusi besar dalam menyebabkan utang besar di BUMN.

"Akibatnya BUMN di Indonesia menunjukkan outlook utang yang mengkhawatirkan yang menyebabkan adanya risiko kontijensi antara lain rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER), kemampuan bayar utang (interest coverage rasio/ICR), rasio balik modal (retun on equity/ROE) serta persentase utang terhadap PDB BUMN," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangan yang diterima redaksi (Selasa, 19/11).

Dia menjelaskan, utang luar negeri (ULN) BUMN Indonesia hingga Juli 2019 mencapai angka 52,8 miliar dolar AS. Angka tersebut terbilang mengkhawatirkan dan berdampak pada adanya risiko kontijensi atau ketidakpastian untuk RI.


"Memang, berdasarkan laporan keuangan tersebut, beberapa BUMN Indonesia yang disorot dalam laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk. (WSKT), PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA), PT Adhi Karya Tbk. (ADHI), PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) dan PT Indofarma Tbk. INAF)," tambahnya.

Dia mencontohkan pertumbuhan utang BUMN karya menduduki posisi teratas di mana PT Waskita Karya yang awalnya hanya Rp 9,7 triliun di tahun 2014, namun pada akhir Juni 2019 melesat hingga Rp 103,7 triliun atau naik 970 persen dalam lima tahun terakhir. Menurutnya, hal ini terjadi akibat program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Joko Widodo

"Misalnya lagi, di sektor perbankan BUMN seperti Bank BTN yang utangnya, dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 287,8 trilyun atau naik sebanyak 117,4 persen dari akhir tahun 2014, akibat NPL yang tinggi macetnya kredit perumahan bersubsidi yang jadi program Joko Widodo," sambungnya.

"Berbeda dengan emiten batu bara, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), yang dalam periode yang sama total kewajiban perusahaan hanya naik 16,6 persen, dari Rp 6,1 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 7,2 triliun di paruh pertama tahun ini," ujarnya

"Nah jadi program program infrastruktur Joko Widodo lah yang buat hutang BUMN menumpuk dan beresiko gagal bayar," tambahnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya