Berita

Said Abdullah/RMOL

Politik

Ketua PDIP: Kartel Nikel Bukan Cuma Rusak Harga, Tapi Hilangkan Pendapatan Negara

SENIN, 18 NOVEMBER 2019 | 18:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dugaan praktik kartel perdagangan nikel domestik oleh pabrik smelter yang telah beroperasi di Indonesia kian meresahkan pengusaha di sektor pertambangan nasional.

Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah mengatakan, selain merugikan pemiliik ijin usaha pertambangan (IUP), praktik persaingan usaha tidak sehat itu juga membuat negara kehilangan pendapatan hingga puluhan triliun setiap tahun.

"Saya kira, perlu ada Tata Niaga Nikel untuk melindungi penambang nikel dari praktik kartel perdagangan nikel domestik. Kartel ini sebuah kejahatan koorporasi yang merugikan negara dan ada unsur tindak pidana korupsinya," ujar Said di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).


Said menegaskan praktik kartel harus diamputasi. Sebab, praktik bisnis tidak sehat seperti ini merusak iklim usaha di Indonesia yang pada gilirannya akan menurunkan daya saing sektor pertambangan di Indonesia.

"Kartel ini bukan hanya merusak harga bahkan menurunkan kualitas nikel para penambang kecil dengan cara tidak mengalui hasil laboratorium surveyor yang ditunjuk Kementerian ESDM dan melakukan uji lab sendiri," jelasnya.

Salah satu model memangkas mata rantai kartel, dikatakan Ketua DPP PDIP ini, yakni dengan cara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di Indonesia, termasuk mencabut Peraturan Menteri ESDM 11/2019 karena menimbulkan ketidakpastian berusaha.

Hal ini penting agar dalam penyusunan peraturan pemerintah akan sempurna sehingga dapat dijalankan untuk kepentingan kemakmuran rakyat.

"Intinya kekayaan alam Indonesia yang sangat potensial ini harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya," ungkapnya.

Sebagai langkah konkrit, sambung Legislator Madura ini, pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan nikel yang membeli harga nikel di bawah harga patokan.

"Pemerintah juga harus turun langsung ke lapangan, jangan melihat masalah tambang nikel di daerah dari menara dan gedung bertingkat di Jakarta," demikian Said.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya