Dugaan praktik kartel perdagangan nikel domestik oleh pabrik smelter yang telah beroperasi di Indonesia kian meresahkan pengusaha di sektor pertambangan nasional.
Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah mengatakan, selain merugikan pemiliik ijin usaha pertambangan (IUP), praktik persaingan usaha tidak sehat itu juga membuat negara kehilangan pendapatan hingga puluhan triliun setiap tahun.
"Saya kira, perlu ada Tata Niaga Nikel untuk melindungi penambang nikel dari praktik kartel perdagangan nikel domestik. Kartel ini sebuah kejahatan koorporasi yang merugikan negara dan ada unsur tindak pidana korupsinya," ujar Said di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Said menegaskan praktik kartel harus diamputasi. Sebab, praktik bisnis tidak sehat seperti ini merusak iklim usaha di Indonesia yang pada gilirannya akan menurunkan daya saing sektor pertambangan di Indonesia.
"Kartel ini bukan hanya merusak harga bahkan menurunkan kualitas nikel para penambang kecil dengan cara tidak mengalui hasil laboratorium surveyor yang ditunjuk Kementerian ESDM dan melakukan uji lab sendiri," jelasnya.
Salah satu model memangkas mata rantai kartel, dikatakan Ketua DPP PDIP ini, yakni dengan cara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di Indonesia, termasuk mencabut Peraturan Menteri ESDM 11/2019 karena menimbulkan ketidakpastian berusaha.
Hal ini penting agar dalam penyusunan peraturan pemerintah akan sempurna sehingga dapat dijalankan untuk kepentingan kemakmuran rakyat.
"Intinya kekayaan alam Indonesia yang sangat potensial ini harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya," ungkapnya.
Sebagai langkah konkrit, sambung Legislator Madura ini, pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan nikel yang membeli harga nikel di bawah harga patokan.
"Pemerintah juga harus turun langsung ke lapangan, jangan melihat masalah tambang nikel di daerah dari menara dan gedung bertingkat di Jakarta," demikian Said.
