Berita

Said Abdullah/RMOL

Politik

Ketua PDIP: Kartel Nikel Bukan Cuma Rusak Harga, Tapi Hilangkan Pendapatan Negara

SENIN, 18 NOVEMBER 2019 | 18:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dugaan praktik kartel perdagangan nikel domestik oleh pabrik smelter yang telah beroperasi di Indonesia kian meresahkan pengusaha di sektor pertambangan nasional.

Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah mengatakan, selain merugikan pemiliik ijin usaha pertambangan (IUP), praktik persaingan usaha tidak sehat itu juga membuat negara kehilangan pendapatan hingga puluhan triliun setiap tahun.

"Saya kira, perlu ada Tata Niaga Nikel untuk melindungi penambang nikel dari praktik kartel perdagangan nikel domestik. Kartel ini sebuah kejahatan koorporasi yang merugikan negara dan ada unsur tindak pidana korupsinya," ujar Said di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).


Said menegaskan praktik kartel harus diamputasi. Sebab, praktik bisnis tidak sehat seperti ini merusak iklim usaha di Indonesia yang pada gilirannya akan menurunkan daya saing sektor pertambangan di Indonesia.

"Kartel ini bukan hanya merusak harga bahkan menurunkan kualitas nikel para penambang kecil dengan cara tidak mengalui hasil laboratorium surveyor yang ditunjuk Kementerian ESDM dan melakukan uji lab sendiri," jelasnya.

Salah satu model memangkas mata rantai kartel, dikatakan Ketua DPP PDIP ini, yakni dengan cara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di Indonesia, termasuk mencabut Peraturan Menteri ESDM 11/2019 karena menimbulkan ketidakpastian berusaha.

Hal ini penting agar dalam penyusunan peraturan pemerintah akan sempurna sehingga dapat dijalankan untuk kepentingan kemakmuran rakyat.

"Intinya kekayaan alam Indonesia yang sangat potensial ini harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya," ungkapnya.

Sebagai langkah konkrit, sambung Legislator Madura ini, pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan nikel yang membeli harga nikel di bawah harga patokan.

"Pemerintah juga harus turun langsung ke lapangan, jangan melihat masalah tambang nikel di daerah dari menara dan gedung bertingkat di Jakarta," demikian Said.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya