IDeAS Soroti Pengadaan Mobil Pemerintah Aceh Yang Capai Rp 100 Miliar

Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2019 terus menjadi sorotan. Setelah terkuaknya fakta kucuran dana APBA untuk Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Aceh sebesar Rp 3 miliar, kini diungkap pula pengadaan mobil di Pemerintah Aceh mencapai Rp 100 miliar.

Hasil tersebut merupakan temuan Lembaga Kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) dari laman publikasi situs pemerintah SIRUP LKPP (www.sirup.lkpp.go.id).

“Sangat mengejutkan karena kami menemukan hampir seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) melakukan pengadaan mobil dinas yang nominalnya mulai ratusan juta sampai miliaran rupiah,” ungkap Direktur IDeAS Munzami Hs kepada Kantor Berita Politik RMOL di Banda Aceh, Minggu (17/11).

Dari hasil telaah IDeAS, ada 172 unit mobil dinas yang dibeli melalui APBA dan APBA-P 2019 yang tersebar di 33 SKPA untuk kepala dinas, kabid, dan sebagainya. Jumlah tersebut belum termasuk pengadaan mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, mobil pustaka keliling lantaran berkebutuhan khusus.

Menurutnya, dinas terkesan berlomba-lomba mengejar target realisasi APBAP yang menyisakan satu bulan dengan cara pengadaan mobil dinas, walaupun pengadaan tersebut tak ada urgensi lantaran masih banyak mobil dinas layak pakai.

“Hal tersebut sangat melukai hati masyarakat Aceh serta menunjukkan bahwa prioritas anggaran pembangunan dalam APBA sama sekali belum berorientasi pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Padahal, kita tahu Aceh termiskin di Pulau Sumatera,” ungkapnya.

Selain itu, kata Munzami, jika pengadaan barang dan jasa lebih diperdalam di seluruh SKPA, pengadaan kendaraan roda dua, komputer, laptop, kamera, dan beberapa barang lain sangat mendominasi realisasi APBA-P 2019.

“Artinya, anggaran rakyat hanya dijadikan sebagai penunjang kebutuhan hidup birokrasi di Aceh. Sangat minim sekali pos anggaran untuk pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Itu sebabnya, Munzami mengingatkan Pemerintah Aceh bahwa kondisi kemiskinan di seluruh kabupaten kota harus menjadi pekerjaan utama pemerintahan Plt Gubernur Aceh, Nova iriansyah.

“Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat di Aceh mengawasi realisasi APBA 2019. Kita harus mengawal kinerja SKPA, terutama kebijakan tata kelola anggaran agar tepat sasaran dan meminimalisir penyimpangan atau praktik korupsi yang hingga saat ini masih marak terjadi di Aceh,” tegas Munzami.