Berita

Haris Azhar/net

Politik

Soal Teror Diaktori Negara, Haris Azhar: Secara Langsung Dan Tidak Langsung, Negara Terlibat

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 | 02:17 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pernyataan Busyro Muqoddas soal teror yang dilakukan negara memancing reaksi sejumlah pihak. Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar.

Haris mengaku telah membaca tesis yang dibuat mantan Ketua KPK periode 2010-2011 tersebut soal aksi teror yang diaktori oleh negara.

“Saya sudah baca juga (tesis Busyro) dan memang serius dan mendalam,” kata Haris kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/11).


Faktor negara dalam konteks HAM, ada yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam aksi-aksi teror. Maksudnya, Haris menjelaskan, negara yang terlibat langsung dalam aksi-aksi teror yakni negara memiliki kapsitas untuk mengetahui aksi teror namun memilih untuk tidak mau tahu.

“Jadi ketika sudah terjadi dia (negara) baru bertindak. Bukan hanya (mengetahui) jaringan, juga penyebab teror itu sendiri,” jelas Haris.

Jika negara mengetahui apa saja penyebab aksi teror seharusnya ditanggulangi. Misalnya keterbelahan identitas, ketimpangan ekonomi, kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa.

“Harusnya negara menyediakan itu, tapi kan negara represif terus,” ujarnya.

Kemudian, keterlibatan negara secara tak langsung dalam aksi teror ialah peristiwa teror yang kerap dijadikan panggung oleh pejabat-pejabat terkait.

“Setiap ada bom, siapa pejabat yang gak ke situ. Sudah seperti catwalk, semua datang,” imbuhnya.

Haris menambahkan, pola penegakan hukum cenderung represif dan keras terhadap para pelaku teror. Hal ini berbeda dengan penegakan hukum dalam kasus-kasus lainya.

Sebelumnya, merespons aksi teror yang terjadi di Mapolrestabes Medan, Busyro Muqoddas angkat bicara. Dia khawatir di balik teror tersebut aktornya justru adalah negara, seperti di zaman orde baru dahulu.

Dia menjelaskan, di masa reformasi gerakan teror itu dimulai sejak 2001. Hingga sekarang tahun 2019 mengapa teror tersebut masih muncul di momen-momen tertentu seperti pemilu, akhir tahun, dan event politik lainnya.

“Apakah ini pertanda bahwa, bukan karena badan intelijen itu gagal dalam melakukan pencegahan dini. Tetapi menariknya, jangan-jangan ada desain sebagaimana era orde baru,” ujar Busyro.


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya