Berita

Irman Putra Sidin saat jadi narasumber di Rakornas PKS/Istimewa

Politik

Usai Rangkul Nasdem, Karakter PKS Sebagai Partai Penyeimbang Sangat Kuat

SABTU, 16 NOVEMBER 2019 | 14:32 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ahli Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin sebut PKS sebagai partai penyeimbang yang memiliki karakter. Hal ini disampaikan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, Jum'at (15/11) di Jakarta.

"Setelah kejadian rangkulan itu awalnya saya cemas PKS akan masuk koalisi karena yang saya baca begitu. Setelah saya baca malah terbalik bacaannya, ternyata karakter PKS sebagai partai penyeimbang itu sangat kuat dibanding dengan partai lain," terang Irman.

Kuatnya karakter PKS sebagai partai penyeimbang ini menurut Irman cukup ditakuti oleh penguasa dan partai koalisi lainnya.


"Sampai-sampai Presiden pemegang kekuasaan tertinggi di negara cemas juga dengan rangkulan itu. Saya melihat PKS kuat sekali karakternya," tandas Irman.

Menurut Irman, berdasarkan konstitusi seharusnya semua partai politik menjadi oposisi bukan hanya sebatas mengurusi pembagian kursi kabinet.

"Partai politik didesain guna mengimbangi peroses pemerintahan. Partai politik wajib memberikan garansi kepada rakyat untuk bagaimana Presiden menjalankan wewenangnya sesuai undang-undang. Bukan soal dia dapat kursi kabinet atau tidak," tambahnya.

Oleh karenanya, Irman melanjutkan, Undang-undang mengatur rakyat utuk memberikan hak konstitusinya kepada partai politik sebagai peserta pemilu.

Irman menuturkan, hingga saat ini banyak orang salah kaprah menterjemahkan oposisi. Oposisi, lanjut Imran, bukan berarti bertujuan untuk menjatuhkan kekuasaan eksekutif. Namun, memastikan kekuasaan yang berjalan sesuai dengan amanah Undang-undang.

"Karena oposisi itu di kepala saya bukan berarti menjatuhkan Presiden. Oposisi itu memberikan pemikiran-pemikiran konstitusional terhadap berjalannya kekuasaan. Jadi bukan berarti partai oposisi di kepalanya itu hanya soal kapan dibentuk hak angket, pansus saja," ungkapnya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya