Berita

Ilustrasi/Net

Pertahanan

BNPT Ogah Tanggapi Pernyataan Busyro Soal Aksi Teror Diaktori Negara

SABTU, 16 NOVEMBER 2019 | 13:14 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) enggan berkomentar terkait pernyataan dari mantan Ketua KPK periode 2010-2011 Busyro Muqqodas yang menduga aksi-aksi terorisme yang terjadi saat ini diaktori oleh negara seperti zaman orde baru.

“Ini badan negara itu tentu memiliki regulasi tidak bisa kita hanya dengan kecurigaan oknum, lantas segalanya mempengaruhi,” kata Deputi Deradikalisasi BNPT Irfan Idris usai diskusi perspektif Indonesia di Kedai Sirih Merah, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11).

BNPT, sambung Irfan, tetap mendengar masukan dan suara masyarakat yang berupa kritik dan saran, namun, dia menegaskan jika hanya bermodalkan kecurigaan tentunya hal tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan.


“(Seharusnya) kita harus membangun kepercayaan kepada masyarakat bahwasannya negara hadir melakukan pembinaaan,” ujar dia.

Dia berharap kepada masyarakat tidak melihat BNPT sebagai institusi yang dikaitkan dengan aksi penindakan terorisme.

“BNPT jangan dikaitkan dengan aksi, BNPT bukan badan penindak, ada teman densus di lapangan. Kalau sudah ada tersangka, terdakwa itu tentu ada jaksa dan pengadilan yang tangani kemudian Dirjen PAS, kita BNPT tidak sendiri berjalan,” pungkas Irfan.

Merespons aksi teror yang terjadi di Mapolrestabes Medan, Busyro Muqoddas, angkat bicara. Dia khawatir di balik teror tersebut aktornya justru adalah negara, seperti di zaman orde baru dahulu.

Dia menjelaskan di masa reformasi gerakan teror itu dimulai sejak 2001. Hingga sekarang tahun 2019 mengapa teror tersebut masih muncul di momen-momen tertentu seperti pemilu, akhir tahun, tahun baru, dan even-even politik lainnya.

“Apakah ini pertanda bahwa bukan badan intelijen itu gagal. Bukannya badan intelijen gagal di dalam melakukan pencegahan dini, tetapi itu kemungkinan menarik. Menariknya jangan-jangan ada desain sebagaimana era orde baru,” ujar Mantan Ketua KPK tersebut.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya