PDIP Beberkan Jurus Kunci Pembangunan Aceh

Harapan baru untuk pembangunan Aceh lebih baik kembali muncul. Hal itu setelah pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 sebesar Rp 37,169 triliun dari Presiden Jokowi, Kamis (14/11) di Istana Negara.

Disebut harapan baru lantaran selama 10 tahun terakhir pemerintah pusat telah mentransfer dana hampir Rp 100 triliun, namun  pertumbuhan ekonomi Aceh selalu mangkrak di angka 4 digit atau di bawah rata-rata nasional, maupun rata-rata Sumatera.

Belum lagi, laju pengangguran terus bertambah dan saban tahun masuk 10 besar nasional.

Atas persoalan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aceh, Muslahuddin Daud membeberkan jurus kunci pembangunan Aceh dalam mengelola dana tersebut.

Jurus itu adalah fokus memberikan lebih banyak anggaran pada sektor pertanian. Sebab lebih dari 50 persen penduduk Aceh berprofesi sebagai petani.

“Pertama, tentu saja gembira karena pemerintah pusat masih proporsional dalam persoalan alokasi keuangan untuk Aceh. Kemudian komposisi sektor pekerjaan masyarakat harus diprioritaskan yang dominan seperti petani yang angkanya mencapai 54 persen dari total penduduk Aceh 5,4 juta jiwa,” tegas Muslahuddin Daud pada Kantor Berita Politik RMOL di Banda Aceh, Jumat (15/11)

Lebih lanjut, Muslahuddin mengharapkan pemerintah Aceh untuk mengalokasikan dana sesuai kebutuhan daerah, artinya alokasi pembangunan harus sesuai dengan data sektor prioritas.

Menurutnya dana sebesar Rp 37 triliun lebih itu tidak akan berdampak banyak bila tidak ada prioritas penggunaan yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, kemiskinan Aceh masih di angka 16 persen atau tertinggi di Pulau Sumatera.

“Bagaimana alokasi pengurangan beban dan peningkatan ekonomi. Ini juga harus menjadi prioritas,” ujar Muslahuddin.

Dia juga mengharapkan proses pembangunan Aceh kedepan harus dikuti delivery benar supaya tepat sasaran.

“Ini adalah kuncinya, kalau tidak dalam rel ini, akan berujung pada terminal pembangunan yang kurang terasa manfaatnya bagi masyarakat,” ungkapnya.