Berita

Ketua Umum DPP PKS M Sohibul Iman/Net

Politik

Tiga Alasan PKS Istikamah Jadi Oposisi Jokowi

KAMIS, 14 NOVEMBER 2019 | 19:39 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sejak 2014 hingga 2019 ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selalu berada di luar pemerintah. Bahkan di periode kedua pemerintahan Jokowi, partai dakwah ini kembali menegaskan bakal tetap setia dijalur oposisi.

Presiden PKS Sohibul Iman mengungkapkan setidaknya ada tiga alasan kenapa PKS memilih istikamah tetap berada di luar pemerintah.

“Pertama, ini yang sangat gampang, yaitu kita ingin menjaga kepantasan demokrasi. Rasanya aneh bila di negara yang sudah menetapkan bahwa sistem politiknya adalah demokrasi lalu semua jadi bagian dari pemerintah, enggak ada yang check and balances,” kata Sohibul di sela Rakornas PKS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/11).


Dengan sikap ini, sambung Sohibul, justru PKS ingin menyelamatkan demokrasi. Kemudian alasan kedua yakni, PKS ingin memberikan pelajaran politik.

“Pergiliran kekuasan melalui kontestasi. yang namanya kontestasi pasti ada yang menang dan kalah maka bagi yang kalah dalam hal ini kita di 02 maka kita harus memberikan kesempatan kepada yang menang untuk menjalankan pemerintahan,” jelas Sohibul.

Lalu alasan terakhir yaitu, PKS mendengar suara rakyat sebagai konstituen dan para kader dimana mereka menginginkan jalannya pemerintahan ini ada check and balance.

“Makanya ada yang di luar pemerintah. PKS dengar ini,” pungkas Sohibul.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya