PA 212 Ancam Gelar Aksi Tolak Ahok, Hensat: Pemerintah Memang Harus Hati-Hati

Rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi salah satu bos perusahaan BUMN menuai pro kontra.

Ada yang mendukung, tak sedikit yang menolak. Bagi mereka yang menolak, masa lalu Ahok yang tersandung sejumlah kasus hukum jadi penyebabnya.

Bahkan Persaudaraan Alumni (PA) 212 menolak tegas penunjukan Ahok ini. PA 212 mengancam akan membikin gelombang aksi penolakan besar-besaran jika Ahok jadi pimpin BUMN.

Terkait hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk berpikir ulang dan harus berhati-hati.

"Dari kemarin sudah saya sampaikan, mudah-mudahan keputusan yang diambil Pak Jokowi dan Erick Thohir ini tepat. Sebab memang harus dipikirkan lagi," ungkapnya satu dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/11).

Pria yang akrab disapa Hensat ini tidak mempermasalahkan kapasitas Ahok sebagai pemimpin. Melainkan memang ada isu yang harus diselesaikan tentang Ahok yang masih mengganjal.

"Kalau secara kapasitas saya nggak masalah, kalaupun itu keputusan ya dukung juga. Tapi sebagai masyarakat ada keprihatinan. Sebenarnya ini sudah selesai belum sih masalahnya," katanya.

Founder lembaga survei Kedaikopi ini menyatakan, saat ini negara sedang berusaha untuk rekonsiliasi. Pemerintahan pun sedang berjalan dengan sangat lancar.

"Maka seperti yang saya bilang kemarin, Pak Jokowi harus gunakan kaca spion. Liat ke belakang untuk maju ke depan," tandasnya.

Ahok sendiri diduga tersandung banyak permasalahan. Selain pernah dipidana kasus penistaan agama, Ahok juga berpeluang dijerat dalam dugaan korupsi pembangunan RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Selain itu ada kasus sengketa lahan Taman BMW Jakarta Utara, kasus reklamasi di pantai utara Jakarta, kasus korupsi pengadaan Bus Transjakarta, dan kasus sengketa lahan di Cengkareng, Jakarta Barat.